Suntikan Modal ke Pelni Rp 500 Miliar Buat Beli Kapal Rp 1,5 Triliun

MerahPutih.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp6,1 triliun untuk 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Tanah.

Pengajuan PMN senilai Rp6,1 triliun tersebut diambil dari Cadangan Pembiayaan Investasi. Adapun 4 BUMN tersebut mencakup PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Industri Kereta Api (INKA), PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), PT Hutama Karya (HK), dan Badan Bank Tanah (Bank Tanah).

Rinciannya, pengajuan PMN untuk KAI sebesar Rp2 triliun, INKA Rp 965 miliar, PELNI sebesar Rp 500 miliar, Hutama Karya Rp 1 triliun serta Bank Tanah Rp 1 triliun.

PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Cadangan Investasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp500 miliar untuk pembelian satu unit kapal penumpang baru.

Baca juga:

Pelni Makassar Kerahkan 15 Unit Kapal saat Peak Season Lebaran

"Kami mengusulkan nilai PMN sebesar Rp 500 miliar untuk pembelian satu unit kapal penumpang baru (new building) untuk menggantikan satu dari 12 kapal penumpang kami yang pada tahun 2024 telah melewati umur teknisnya 30 tahun," ujar Direktur Utama PELNI Tri Andayani dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (2/7).

Harga kapal penumpang yang diasumsikan sebesar Rp1,5 triliun/unit tersebut ditujukan untuk melayari rute penugasan PSO pemerintah dan dapat mengangkut penumpang serta kargo kontainer, kemudian menggunakan teknologi perkapalan terbaru khususnya pada aspek keselamatan kapal.

"Adapun besaran nilai PMN yang kami usulkan dari Cadangan Investasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 500 miliar yang rencananya akan dimanfaatkan untuk pembelian satu unit kapal penumpang baru (new building) 2 in 1 dengan kapasitas 1.000 penumpang dan 75 kontainer," katanya.

Sedangkan kekurangannya sebesar Rp 1 triliun, lanjutnya, akan diusulkan oleh Pelni pada PMN Tahun Anggaran 2025.

Baca juga:

Pelni Berangkatkan 200 Peserta Mudik Gratis Dari Batam ke Jakarta

Ia menegaskan, usulan PMN tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan yakni umur armada kapal di atas 30 tahun sebanyak 12 kapal atau ekuivalen 46 persen dari 26 kapal penumpang yang Pelni miliki, di mana semakin bertambahnya umur teknis kapal tentunya memberikan dampak resiko yang semakin meningkat pada aspek keselamatan.

Kemudian dampak inefisiensi yang juga semakin meningkat pada aspek operasional serta teknis yang pada akhirnya akan meningkatkan beban PSO bagi pemerintah.

Pertimbangan kedua adalah sebagai negara kepulauan, untuk menjamin aksesibilitas dan konektivitas masyarakat antar pulau di seluruh wilayah Indonesia, pengangkutan penumpang melalui moda transportasi laut menjadi hal yang sangat penting dan harus terus dilakukan. (*)