Stiker Pemilu Dikritik, Demokrat Bela Heru Budi: Dia Fokus Kerja dan Junjung Netralitas

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 14 Januari 2024
Stiker Pemilu Dikritik, Demokrat Bela Heru Budi: Dia Fokus Kerja dan Junjung Netralitas

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta memandang, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono lebih fokus kerja dibanding memasarkan diri atau personal branding.

Banyaknya spanduk dan stiker Heru di halte TransJakarta tentang ajakan Pemilu 2024 damai itu justru karena posisinya sebagai pimpinan Ibu Kota berjalan kondusif.

Baca Juga:

Heru Budi Bertemu Gubernur Tokyo Bahas Tantangan Urban dan Perubahan Iklim

"Masalah netralitas, saya lihat beliau (Heru) fokus dalam kerjaan," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Desie Christhyana Sari melalui siaran pers yang diterima Minggu (14/1).

Sebagai contoh, Heru menggandeng Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk merevitalisasi Stasiun Tanah Abang. Stasiun itu sangat sibuk, karena menjadi simpul pertemuan perjalanan warga dari wilayah Bodetabek.

"Selama kepentingan masyarakat DKI untuk mempermudah transportasi khususnya kereta api, bagi saya itu oke-oke saja, karena memperkecil kamacetan yang ada di Jakarta," ucapnya.

Desie menuturkan, banyaknya asumsi yang beredar tentang stiker dan spanduk Heru soal Pemilu aman. Ada yang beranggapan spanduk dan stiker sebagai langkah Heru berkampanye untuk Cagub DKI 2024 mendatang, namun ada yang bilang asumsi itu berlebihan.

Karena selain menjadi Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI, Heru juga mengemban amanah sebagai Pj Kepala Daerah. Dengan begitu, Heru juga memiliki tanggung jawab menjaga kondusivitas di wilayahnya saat Pemilu 2024.

"Berlebihannya dilihat dari banyak sisi, karena Pak Heru sekarang kapasitasnya sebagai Pj Kepala Daerah yang mempunyai kewajiban juga menjaga keamanan dan ketertiban pada saat pemilu ini," katanya.

Meski demikian, Desie menghargai jika ada orang yang memiliki pandangan lain terhadap banyaknya stiker dan spanduk Heru. Termasuk perspektif lain yang biasanya muncul dari para politisi peserta Pemilu 2024.

"Mungkin ini momen untuk beliau sekalian memperkenalkan diri kepada masyarakat DKI Jakarta, jadi ya dikembalikan lagi ke setiap sudut pandang masyarakat DKI, khsususnya politikus," jelasnya.

Desie juga ragu Heru mendapat perhatian dari masyarakat jika langkah tersebut sebagai personal branding. Soalnya hampir di setiap sudut jalan besar, permukiman warga dan sebagainya banyak perpampang baliho, stiker, banner atau alat peraga kampanye (APK) pra peserta Pemilu 2024.

"Apakah (Heru) dapat perhatian dari masyarakat? Sedangkan setiap jalan, sampai gang-gang pun banyak foto, stiker, baleho, banner, billboard para calon legislatif (Caleg) pemilu dan Capres, sehingga masyarakat DKI pun pasti sudah bengah melihat itu," tuturnya.

Desie juga mendorong PT Transjakarta untuk memanfaatkan ruang-ruang kosong sebagai non fare box atau pendapatan di luar penjualan tiket. Ruang kosong itu bisa digunakan sebagai sarana iklan, sehingga bisa menjadi pemasukan untuk perseroan daerah.

"Saya mendorong untuk memanfaatkan ruang-ruang kosong untuk iklan, untuk pendapatan DKI, karena bagaimanapun DKI itu kota jasa," ungkapnya.

Baca Juga:

Heru Budi dan Wali Kota Melbourne Bahas Persoalan Iklim dan Penanggulangan Banjir

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) menilai pemasangan spanduk dan stiker bergambar wajah Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono dengan tulisan pemilu damai di halte TransJakarta disinyalir sebagai kampanye terselubung menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI.

Jika hal itu berupa imbauan pemilu, ucap MTZ cukup disertakan nama saja, bisa lambang, atapun ikon kota Jakarta seperti Monas dan lain-lain.

"Sebaiknya ajakan untuk pemilu netral/pemilu damai dari Pj Gub DKI/Pemda DKI tidak disertai penampilan gambar wajah dari yang bersangkutan," kata MTZ saat dikonfirmasi awak media, pada Jumat (12/1).

Kecurigaan itu, ucap MTZ , karena Pj Heru juga disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta berikutnya.

"Karena Pak Heru Budi Hartono sudah ada yg mengadang-gadang untuk jadi bakal calon gubernur Jakarta, yang perhelatannya juga di tahun 2024 ini," tuturnya.

Maka MTZ menilai, Pj Heru sudah mencuri star kampanye untuk memperkenalkan dirinya pada masyarakat luas.

"Kalau banyak menampilkan spanduk dengan foto dan nama diri bisa dianggap sebagai kampaye dini untuk Pilkada Jakarta 2024," cetusnya. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD Minta Heru Budi Perlebar Bibir Sungai-Sungai di DKI

#Heru Budi Hartono #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Bagikan