Stiker Pemilu Dikritik, Demokrat Bela Heru Budi: Dia Fokus Kerja dan Junjung Netralitas

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 14 Januari 2024
Stiker Pemilu Dikritik, Demokrat Bela Heru Budi: Dia Fokus Kerja dan Junjung Netralitas

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta memandang, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono lebih fokus kerja dibanding memasarkan diri atau personal branding.

Banyaknya spanduk dan stiker Heru di halte TransJakarta tentang ajakan Pemilu 2024 damai itu justru karena posisinya sebagai pimpinan Ibu Kota berjalan kondusif.

Baca Juga:

Heru Budi Bertemu Gubernur Tokyo Bahas Tantangan Urban dan Perubahan Iklim

"Masalah netralitas, saya lihat beliau (Heru) fokus dalam kerjaan," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Desie Christhyana Sari melalui siaran pers yang diterima Minggu (14/1).

Sebagai contoh, Heru menggandeng Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk merevitalisasi Stasiun Tanah Abang. Stasiun itu sangat sibuk, karena menjadi simpul pertemuan perjalanan warga dari wilayah Bodetabek.

"Selama kepentingan masyarakat DKI untuk mempermudah transportasi khususnya kereta api, bagi saya itu oke-oke saja, karena memperkecil kamacetan yang ada di Jakarta," ucapnya.

Desie menuturkan, banyaknya asumsi yang beredar tentang stiker dan spanduk Heru soal Pemilu aman. Ada yang beranggapan spanduk dan stiker sebagai langkah Heru berkampanye untuk Cagub DKI 2024 mendatang, namun ada yang bilang asumsi itu berlebihan.

Karena selain menjadi Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI, Heru juga mengemban amanah sebagai Pj Kepala Daerah. Dengan begitu, Heru juga memiliki tanggung jawab menjaga kondusivitas di wilayahnya saat Pemilu 2024.

"Berlebihannya dilihat dari banyak sisi, karena Pak Heru sekarang kapasitasnya sebagai Pj Kepala Daerah yang mempunyai kewajiban juga menjaga keamanan dan ketertiban pada saat pemilu ini," katanya.

Meski demikian, Desie menghargai jika ada orang yang memiliki pandangan lain terhadap banyaknya stiker dan spanduk Heru. Termasuk perspektif lain yang biasanya muncul dari para politisi peserta Pemilu 2024.

"Mungkin ini momen untuk beliau sekalian memperkenalkan diri kepada masyarakat DKI Jakarta, jadi ya dikembalikan lagi ke setiap sudut pandang masyarakat DKI, khsususnya politikus," jelasnya.

Desie juga ragu Heru mendapat perhatian dari masyarakat jika langkah tersebut sebagai personal branding. Soalnya hampir di setiap sudut jalan besar, permukiman warga dan sebagainya banyak perpampang baliho, stiker, banner atau alat peraga kampanye (APK) pra peserta Pemilu 2024.

"Apakah (Heru) dapat perhatian dari masyarakat? Sedangkan setiap jalan, sampai gang-gang pun banyak foto, stiker, baleho, banner, billboard para calon legislatif (Caleg) pemilu dan Capres, sehingga masyarakat DKI pun pasti sudah bengah melihat itu," tuturnya.

Desie juga mendorong PT Transjakarta untuk memanfaatkan ruang-ruang kosong sebagai non fare box atau pendapatan di luar penjualan tiket. Ruang kosong itu bisa digunakan sebagai sarana iklan, sehingga bisa menjadi pemasukan untuk perseroan daerah.

"Saya mendorong untuk memanfaatkan ruang-ruang kosong untuk iklan, untuk pendapatan DKI, karena bagaimanapun DKI itu kota jasa," ungkapnya.

Baca Juga:

Heru Budi dan Wali Kota Melbourne Bahas Persoalan Iklim dan Penanggulangan Banjir

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) menilai pemasangan spanduk dan stiker bergambar wajah Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono dengan tulisan pemilu damai di halte TransJakarta disinyalir sebagai kampanye terselubung menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI.

Jika hal itu berupa imbauan pemilu, ucap MTZ cukup disertakan nama saja, bisa lambang, atapun ikon kota Jakarta seperti Monas dan lain-lain.

"Sebaiknya ajakan untuk pemilu netral/pemilu damai dari Pj Gub DKI/Pemda DKI tidak disertai penampilan gambar wajah dari yang bersangkutan," kata MTZ saat dikonfirmasi awak media, pada Jumat (12/1).

Kecurigaan itu, ucap MTZ , karena Pj Heru juga disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta berikutnya.

"Karena Pak Heru Budi Hartono sudah ada yg mengadang-gadang untuk jadi bakal calon gubernur Jakarta, yang perhelatannya juga di tahun 2024 ini," tuturnya.

Maka MTZ menilai, Pj Heru sudah mencuri star kampanye untuk memperkenalkan dirinya pada masyarakat luas.

"Kalau banyak menampilkan spanduk dengan foto dan nama diri bisa dianggap sebagai kampaye dini untuk Pilkada Jakarta 2024," cetusnya. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD Minta Heru Budi Perlebar Bibir Sungai-Sungai di DKI

#Heru Budi Hartono #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Bagikan