Eddy Flo
MerahPutih.Com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, memastikan bahwa jaminan dan jaring pengaman sosial dilakukan secara menyeluruh.
Ia menjamin Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tak bakal menyulitkan kehidupan warga yang terdampak kebijakan tersebut.
Baca Juga:
Jakarta Berlakukan PSBB, Ganjar: Saya Pilih Gerakan 35 Juta Masker
Sri Mulyani juga menjamin, masyarakat tak mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
Ia menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sudah diberikan 10 juta (penerima) dengan tambahan untuk pemberian bulanannya.
Untuk bantuan sembako ada 20 juta penerima. Lalu, bantuan Rp200 ribu per bulan bakal disiapkan sampai dengan Desember.
"Kartu Pra Kerja tadi telah disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian Rp20 triliun untuk 5,6 juta penerima. Bansos tambahan untuk Jabodetabek yaitu 4,1 juta penerima, (sebanyak) 2,5 juta (penerima) di DKI dan 1,6 juta (penerima) di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi,” imbuh Sri dalam keterangannya, Selasa (7/4).
Bantuan ini, menurut Sri Mulyani, untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai satuannya sama seperti Kartu Pra Kerja yakni senilai Rp 600 ribu.
”Dan dana bansos tadi desa 30% dari Rp70 triliun atau Rp21 triliun nanti dipakai untuk membantu rakyat desa miskin yang belum mendapatkan PKH,” katanya.
Pemerintah, sambung Sri Mulyani, juga memberikan untuk KUR untuk 11,9 juta UMKM, termasuk 22 ribu TKI yang akan mendapatkan fasilitas penundaan pokok dan bunga dari kredit usaha rakyat ini.
Termasuk sektor pertanian serta penundaan cicilan dan bunga untuk kredit UMi dan Mekaar untuk 11,4 juta.
”Kami terus memperbaiki database-nya sehingga seluruh program-program bantuan sosial dan bantuan kepada usaha kecil menengah itu betul-betul target bisa dipenuhi,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa untuk gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) nantinya akan diputuskan di dalam Sidang Kabinet.
”Kami sudah mengusulkan kepada Bapak Presiden yang nantinya akan diputuskan di dalam Sidang Kabinet,” ujar Sri Mulyani.
Penghitungannya adalah untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terutama kelompok yang pelaksana golongan 1, 2, dan 3.
Baca Juga:
Paling Banyak di Jakarta, Hanya NTT dan Gorontalo yang Belum Terjamah COVID-19
”Terutama untuk ASN, TNI, Polri THR dalam hal ini sudah disediakan,” kata Menkeu.
Untuk pejabat negara, menurut Sri Mulyani, nantinya Presiden yang akan menetapkan.
”Nanti Bapak Presiden akan menetapkan, seperti menteri, DPR, dan para pejabat termasuk eselon 1 dan eselon 2. Jadi dalam hal ini kami akan menyampaikan kepada Bapak Presiden,” pungkasnya.(Knu)
Baca Juga:
Menkeu Sri Mulyani Ungkap Skema Penyaluran Stimulus Rp150 Triliun untuk Dunia Usaha
