Soal Rangkap Jabatan Airlangga, Hasto: PDIP Dukung Sikap Politik Jokowi

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 21 Desember 2017
Soal Rangkap Jabatan Airlangga, Hasto: PDIP Dukung Sikap Politik Jokowi

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meyakini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil langkah bijaksana soal rangkap jabatan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Seperti diketahui, Airlangga menjabat Menteri Perindustrian dalam kabinet kerja Jokowi-JK sebelum dia terpilih menjadi Ketum Golkar dalam Munaslub Golkar baru-baru ini.

Terkait hal itu, Hasto menilai Presiden Jokowi pasti sudah mempunyai jawaban untuk menyikapi kondisi tersebut. Apalagi, kata Hasto, persoalan yang akan dihadapi ke depan tidaklah mudah.

"Tantangan di bidang perekonomian itu tidaklah mudah. Sehingga pak presiden memberikan kebijakan bahwa para menteri harus berkonsentrasi total pada jabatannya," kata Hasto saat ditemui di Hotel Acacia, Kramat, Jakarta, Kamis (21/12)

Hasto menegaskan, PDIP akan mendukung penuh langkah dan tradisi politik Jokowi yang menginginkan para pembantunya tidak rangkap jabatan.

Menurutnya, hal itu terbukti dengan sikap Menteri koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani yang memilih tidak aktif di PDIP dan Menko Polhukam Wiranto yang memilih mundur sebagai Ketua umum Hanura.

"Itu adalah tradisi yang sudah dijalankan sangat baik oleh pak presiden. Nah, tentu saja kami mendukung kebijakan bapak presiden tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah beberapa kali menyampaikan akan mempertimbangkan posisi Airlangga di kabinetnya, termasuk saat Jokowi menghadiri Munaslub Golkar beberapa saat lalu. (Fdi)

#DPP PDIP #Golkar #Presiden Joko Widodo #Hasto Kristiyanto #Airlangga Hartarto
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Komisi IV DPR RI minta pemerintah evaluasi kebijakan ekspor sawit satu pintu lewat DSI.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Bagikan