Pilpres 2019

Soal Pengembalian Lahan HGU, Ketum PPP Muktamar Jakarta: Prabowo Seorang Kesatria

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 26 Februari 2019
 Soal Pengembalian Lahan HGU, Ketum PPP Muktamar Jakarta: Prabowo Seorang Kesatria

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat mengatalan Prabowo Subianto tidak pernah tidak serius dalam sikap dan tindakannya. Artinya, Prabowo konsisten. Semua itu bersumber dari sifat dan karakternya sebagai seorang kesatria.

“Persetujuan Prabowo untuk pengembalian lahan HGU-nya dengan syarat Presiden Jokowi membuat perangkat hukumnya sudah sangat tepat, dan seharusnya memang begitu aturan mainnya yang benar,” kata Humphrey saat dikonfirmasi terkait pernyataan Prabowo yang siap mengembalikan lahan HGU, Selasa (26/2).

Humphrey yakin Prabowo konsekuen dengan omongannya saat debat kedua pada 17 Februari 2019 yang menyatakan bahwa kalau memang negara membutuhkan lahan tersebut dirinya bersedia memberikannya.

“Sekarang Prabowo yang berinisiatif, silakan ambil lahan HGU-nya karena pada hakekatnya HGU itu milik negara dan bisa setiap saat diminta kembali. Namun, tentu tidak bisa seenaknya diambil begitu saja karena ini negara hukum,” ujar Humphrey.

Capres Prabowo Subianto
Prabowo Subianto berbicara kepada para habaib dan alim ulama di Pasuruan, Jawa Timur (Divisi Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi)

Menurutnya, Presiden Jokowi harus membuat perangkat hukum yang jelas. Perangkat hukum tersebut berlaku secara umum dan tidak bersifat diskriminatif, serta bertujuan jelas untuk apa lahan-lahan tersebut diambil negara yang tentunya bagi kepentingan masyarakat banyak dan bersifat sosial sehingga membawa kemakmuran bersama.

“Ingat, kita ini bukan negara komunis yang bisa seenaknya mengambil sesuatu hak kalau negara tersebut menghendakinya dengan alasan apapun. Hak individual di negara kita secara hukum tetap dihormati walaupun kepentingan masyarakat banyak juga diperhatikan,” tegas Humphrey.

Pada kesmepatan itu, Humphrey menyatakan tidak yakin Jokowi mampu dan berani melakukan apa yang dipersyaratkan Prabowo Subianto terkait pengembalian lahan HGU dengan membuat aturan yang jelas. Karena orang-orang dekat di sekeliling Jokowi yang membantunya selama ini juga memiliki lahan-lahan HGU dan sejenisnya yang jauh lebih besar dari Prabowo.

“Jangankan membuat perangkat hukumnya dalam mengambil lahan-lahan tersebut, mengumumkan nama-nama orang di Republik ini yang punya lahan seperti Prabowo saja, Jokowi tidak bisa, sebagaimana dia lakukan terhadap Prabowo,” ungkap Humphrey.

Padahal, kata Humphrey, mudah bagi Jokowi mengetahui siapa-saja saja pemilik lahan-lahan besar di negara kita ini. “Pertanyaanya, mengapa Jokowi tidak bisa, tidak mampu dan tidak berani melakukan itu semua? Hanya Jokowi sendiri yang bisa menjawabnya,” katanya.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Viral Emak-Emak PEPES Kampanye 'Tak Ada Adzan', Luhut: Panik Jadinya Sebar Fitnah Lagi

#Prabowo Subianto #Humphrey R Djemat #Presiden Jokowi #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Perintah Langsung Prabowo, Skema Cicilan KPR 40 Tahun Bukan untuk Ditawar-tawar Lagi
Kebijakan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi hingga 40 tahun bukan lagi sekadar wacana, melainkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Perintah Langsung Prabowo, Skema Cicilan KPR 40 Tahun Bukan untuk Ditawar-tawar Lagi
Indonesia
Bakom Tegaskan Program MBG tak Bisa Dihentikan, ini Alasannya
Bakom menegaskan, bahwa MBG tak bisa dihentikan begitu saja. Sebab, program tersebut menjadi janji Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 17 Juni 2026
Bakom Tegaskan Program MBG tak Bisa Dihentikan, ini Alasannya
Indonesia
Presiden Mahmoud Abbas Telepon Prabowo, Puji Kesetiaan Indonesia Bela Palestina
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menelepon Presiden Prabowo Subianto, memuji Indonesia sebagai negara paling konsisten membela Palestina.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Juni 2026
Presiden Mahmoud Abbas Telepon Prabowo, Puji Kesetiaan Indonesia Bela Palestina
Indonesia
Demi Jaga Kepercayaan Investor Global, Prabowo Dorong Reformasi Regulasi Hilirisasi
Pemerintah dorong reformasi regulasi, hilirisasi, dan jaga stabilitas sosial politik untuk memperkuat ekonomi nasional.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Juni 2026
Demi Jaga Kepercayaan Investor Global, Prabowo Dorong Reformasi Regulasi Hilirisasi
Indonesia
MBG Diminta Setop Sementara, Ekonom Soroti Anggaran hingga Kasus Keracunan
Ekonom Achmad Nur Hidayat meminta program MBG dihentikan sementara. Ia menyoroti anggaran hingga kasus keracunan.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
MBG Diminta Setop Sementara, Ekonom Soroti Anggaran hingga Kasus Keracunan
Indonesia
Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Biosolar Tidak Naik, Bahlil Ungkap Alasannya
Pemerintah memastikan harga Pertalite dan Biosolar tidak naik. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan alasannya.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Biosolar Tidak Naik, Bahlil Ungkap Alasannya
Indonesia
Sudah Bayar Rp 1 Triliun, Dudung Sebut Ribuan Motor Listrik MBG Masih dalam Perakitan
Ribuan motor listrik MBG kini masih dalam proses perakitan. Meski tersandung kasus korupsi, tetapi nasib motor listrik itu menunggu keputusan Prabowo.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Sudah Bayar Rp 1 Triliun, Dudung Sebut Ribuan Motor Listrik MBG Masih dalam Perakitan
Indonesia
Cocoklogi Prabowo di Hari Ultah HIPMI, Salah Hitung 10+6=17 Ujungnya Jadi 8
Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung angka 8 yang dianggapnya sebagai simbol keberuntungan.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Juni 2026
Cocoklogi Prabowo di Hari Ultah HIPMI, Salah Hitung 10+6=17 Ujungnya Jadi 8
Indonesia
Terima Surat Surat Kepercayaan Duta Besar 9 Negara, Prabowo Tegaskan Prinsip Dasar Diplomatik RI
Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari sembilan duta besar negara sahabat.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
Terima Surat Surat Kepercayaan Duta Besar 9 Negara, Prabowo Tegaskan Prinsip Dasar Diplomatik RI
Indonesia
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
DPR resmi mengesahkan UU Polri. Dalam aturan itu, masa jabatan Kapolri berpeluang diperpanjang sesuai keputusan presiden.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
Bagikan