Soal Pengembalian Lahan HGU, Ketum PPP Muktamar Jakarta: Prabowo Seorang Kesatria

MerahPutih.Com - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat mengatalan Prabowo Subianto tidak pernah tidak serius dalam sikap dan tindakannya. Artinya, Prabowo konsisten. Semua itu bersumber dari sifat dan karakternya sebagai seorang kesatria.

“Persetujuan Prabowo untuk pengembalian lahan HGU-nya dengan syarat Presiden Jokowi membuat perangkat hukumnya sudah sangat tepat, dan seharusnya memang begitu aturan mainnya yang benar,” kata Humphrey saat dikonfirmasi terkait pernyataan Prabowo yang siap mengembalikan lahan HGU, Selasa (26/2).

Humphrey yakin Prabowo konsekuen dengan omongannya saat debat kedua pada 17 Februari 2019 yang menyatakan bahwa kalau memang negara membutuhkan lahan tersebut dirinya bersedia memberikannya.

“Sekarang Prabowo yang berinisiatif, silakan ambil lahan HGU-nya karena pada hakekatnya HGU itu milik negara dan bisa setiap saat diminta kembali. Namun, tentu tidak bisa seenaknya diambil begitu saja karena ini negara hukum,” ujar Humphrey.

Menurutnya, Presiden Jokowi harus membuat perangkat hukum yang jelas. Perangkat hukum tersebut berlaku secara umum dan tidak bersifat diskriminatif, serta bertujuan jelas untuk apa lahan-lahan tersebut diambil negara yang tentunya bagi kepentingan masyarakat banyak dan bersifat sosial sehingga membawa kemakmuran bersama.

“Ingat, kita ini bukan negara komunis yang bisa seenaknya mengambil sesuatu hak kalau negara tersebut menghendakinya dengan alasan apapun. Hak individual di negara kita secara hukum tetap dihormati walaupun kepentingan masyarakat banyak juga diperhatikan,” tegas Humphrey.

Pada kesmepatan itu, Humphrey menyatakan tidak yakin Jokowi mampu dan berani melakukan apa yang dipersyaratkan Prabowo Subianto terkait pengembalian lahan HGU dengan membuat aturan yang jelas. Karena orang-orang dekat di sekeliling Jokowi yang membantunya selama ini juga memiliki lahan-lahan HGU dan sejenisnya yang jauh lebih besar dari Prabowo.

“Jangankan membuat perangkat hukumnya dalam mengambil lahan-lahan tersebut, mengumumkan nama-nama orang di Republik ini yang punya lahan seperti Prabowo saja, Jokowi tidak bisa, sebagaimana dia lakukan terhadap Prabowo,” ungkap Humphrey.

Padahal, kata Humphrey, mudah bagi Jokowi mengetahui siapa-saja saja pemilik lahan-lahan besar di negara kita ini. “Pertanyaanya, mengapa Jokowi tidak bisa, tidak mampu dan tidak berani melakukan itu semua? Hanya Jokowi sendiri yang bisa menjawabnya,” katanya.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Viral Emak-Emak PEPES Kampanye 'Tak Ada Adzan', Luhut: Panik Jadinya Sebar Fitnah Lagi