Soal Kisruh Partai Demokrat, SBY Diminta Tak Keluarkan Tudingan ke Pihak Luar

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 26 Februari 2021
Soal Kisruh Partai Demokrat, SBY Diminta Tak Keluarkan Tudingan ke Pihak Luar

Presiden Keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. ANTARA/HO-Instagram @aniyudhoyono

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Muhammad AS Hikam meminta kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar melakukan evaluasi internal saja.

“SBY seyogyanya batasi evaluasinya dalam bingkai konflik internal elit Partai Demokrat saja,” kata Hikam dalam keteranganya, Jumat (26/2).

Baca Juga

Upaya Moeldoko Rebut Partai Demokrat Via KLB Pupus

Ia khawatir ketika SBY mengeluarkan tudingan ke pihak eksternal dan digaungkan kencang di ranah publik, justru bisa menjadi persoalan besar dan sulit dibendung.

“Tudingan kepada pihak-pihak eksternal tak perlu dibuka di ranah publik, bisa-bisa memicu kriwikan jadi grojogan (masalah kecil jadi masalah besar),” ujarnya.

SBY sebelumnya menyampaikan keyakinannya terhadap upaya kudeta yang dilakukan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko kepada kepemimpinan yang sah di Partai Demokrat.

Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhyono angkat bicara soal skandal Jiwasraya (FB/Susilo Bambang Yudhoyono)
Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhyono (FB/Susilo Bambang Yudhoyono)

Walaupun dilakukan oleh Moeldoko, ia yakin apa yang dilakukan Moeldoko tidak diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

SBY menyebutkan bahwa secara pribadi dirinya meyakini bahwa Presiden memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu.

“Secara pribadi saya sangat yakin bahwa yang disebutkan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi,” kata SBY, Rabu (24/2).

Dia menuturkan bahwa partai bintang mercy itu justru berpandangan bahwa yang dilakukan mantan Panglima TNI itu sangat menganggu dan merugikan nama baik dirinya sendiri.

Presiden ke-6 RI itu juga yakin bahwa sejumlah pejabat pemerintah seperti Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly hanya dicatut nama oleh Moeldoko.

Kepada orang-orang yang ingin merebut Partai Demokrat, SBY pun dengan tegas menyatakan bahwa Demokrat tidak untuk diperjualbelikan.

“Saya katakan dengan jelas dan tegas bahwa Partai Demokrat not for sale," katanya. (Knu)

Baca Juga

Ketua DPD Demokrat Se-Indonesia Minta AHY Pecat Kader Pengkhianat

#Partai Demokrat #Susilo Bambang Yudhoyono #Muhammad AS Hikam
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai pernyataan itu patut dibaca sebagai peringatan dini dan bukan sekedar ramalan.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Bagikan