Sistem Polder Pencegah Banjir Jakarta Butuh Duit Rp 3,9 Triliun

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan fokus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan banjir dan stunting.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan pembangunan delapan sistem polder pencegah banjir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 .

"Pembangunan sistem polder ini untuk mengatasi banjir di delapan titik," kata Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum di Jakarta, Senin (12/8).

Pembangunan sistem polder di Jakarta ini akan dilakukan di delapan lokasi yaitu Pompa Bulak Cabe, Pompa Kayu Putih (Rawa Terate), Cempaka Putih, Cengkareng dan Kalideres, Ancol, Cilincing KBN, Mangga Raya Granville, dan Pompa Kampung Sawah (Rawa Terate).

Baca juga:

Banjir Jakarta Mulai Surut, 9 RT Masih Terendam

Sistem polder sendiri yaitu metode penanganan banjir dengan kelengkapan bangunan sarana fisik, meliputi saluran drainase, kolam retensi, dan pompa air yang dikendalikan sebagai satu kesatuan pengelolaan.

Penanganan banjir di Jakarta melalui sistem polder ini diharapkan dapat meminimalkan banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Pada proses pembangunan tersebut, tidak ada pembebasan lahan karena berada di tempat yang sudah ada.

"Kami upayakan tidak ada pembebasan lahan. Ini masih proses perencanaan, pastinya sebelum pembangunan kami akan sosialisasi terlebih dahulu," tutur Ika, saat rapat kerja dengan Komisi D DPRD DKI.

Proyek penanganan banjir dengan menggunakan sistem polder memang tidak mudah dan murah, karena membutuhkan anggaran yang besar untuk itu perlu ada dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

Pembangunan delapan sistem polder ini direncanakan bisa terlaksana mulai tahun 2024 dan ditargetkan selesai pada tahun 2027 dengan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 3,9 triliun.

Pada lembar perencanaan anggaran, bahwa anggaran yang dibutuhkan bertahap, di mana tahun 2024 dibutuhkan anggaran Rp 260 miliar, tahun 2025 Rp 712 miliar, untuk tahun 2026 dibutuhkan Rp 2,2 triliun, dan pada tahun 2027 sebesar Rp 730 miliar.