Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan Anggota MPR Periode 2019-2024
MerahPutih.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) bersama Wakil Ketua MPR (dari kiri) Yandri Susanto, Sjarifuddin Hasan, Lestari Moerdijat, Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad mengikuti Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan Anggota MPR Periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, hari ini, Rabu (25/9/2024), menggelar Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan Periode 2019-2024, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam sidang akhir masa jabatan, Pimpinan MPR menyampaikan laporan pelaksanaan wewenang dan tugas, serta laporan kinerja selama lima tahun.
Selain menyampaikan laporan kinerja, Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan juga akan mengesahkan Peraturan MPR tentang Tata Tertib, serta Putusan MPR tentang Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti MPR periode berikutnya. Tujuannya, supaya tugas MPR periode 2019-2024 yang belum selesai, bisa dituntaskan Anggota MPR mendatang. Salah satu muatan rekomendasi untuk MPR periode berikutnya adalah Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).
Penetapan putusan terkait perubahan tata tertib dan rekomendasi MPR masa jabatan 2019-2024 dan laporan pelaksanaan tugas, wewenang serta kinerja pimpinan MPR periode 2019-2024. (MP/Didik Setiawan).
Berita Terkait
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Varian Super Flu Mengintai Anak dan Lansia, Pemerintah Diminta Siapkan Puskesmas, Bukan Narasi
DPR Dukung Pembentukan Pokja Buat Percepat Pemulihan Warga Terdampak Banjir Sumatera
Soroti Dugaan Intimidasi Warga di Garut, Anggota DPR Minta Perangkat Desa Jangan Antikritik
Kemenag Samakan Antrean Haji Nasional, DPR Pastikan Daerah yang Kuotanya Turun Akan Kembali Normal
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional