Sidang Majelis Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa Setelah AS Bakal Tolak Visa Bagi Palestina
Ilustrasi Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat (28/09/2024). /ANTARA/Suwanti
MerahPutih.com - Departemen Luar Negeri AS menegaskan keputusannya untuk mencabut visa bagi anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina menjelang Sidang Majelis Umum PBB akhir bulan ini.
Namun, AS berjanji akan memberi keringanan bagi perutusan Otoritas Palestina di PBB berdasarkan kesepakatan antara AS dan PBB terkait Markas PBB.
Menyusul keputusan Amerika Serikat (AS) membatalkan visa pejabat Palestina yang akan menghadiri Sidang Majelis Umum (SMU) PBB di New York, Menteri Luar Negeri Luksemburg Xavier Bettel mengusulkan supaya diadakan sidang khusus Majelis Umum PBB di Jenewa, Swiss.
"Kemarin, kami menerima informasi dari sumber kami bahwa otoritas AS tak akan menerbitkan visa untuk Palestina, perwakilan dari Otoritas Palestina, untuk melakukan perjalanan ke New York demi menghadiri Majelis Umum PBB," kata Bettel menjelang rapat informal antara menlu Uni Eropa pada Sabtu.
Baca juga:
Indonesia Siapkan Isu Palestina sebagai Prioritas Pidato Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB
"Karena itu, bagaimana jika kita berangkat ke Jenewa, bukannya New York, demi sebuah sidang istimewa Majelis Umum untuk mendengarkan pihak Palestina dan membahasnya?" ucap Menlu Luksemburg.
Ia menyatakan, Palestina jangan sampai terpinggirkan dari musyawarah yang berlangsung karena "kita seharusnya bisa mendiskusikan semuanya bersama".
Bettel juga menyampaikan kekesalannya bahwa negara-negara Uni Eropa gagal menyepakati posisi bersama terkait sanksi kepada Zionis Israel atas tindakan-tindakannya yang mengakibatkan pemburukan situasi di Jalur Gaza.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Seruan Indonesia Untuk Redakan Konflik Thailand dan Kamboja, Desak Saling Tahan Diri
Israel Lakukan 813 Kali Pelanggaran Gencatan Senjata di Gaza, Akses Bantuan Masih Dihambat
Aceh Minta Bantuan UNDP & UNICEF, Begini Respons Perwakilan PBB di RI
Presiden Trump Larang Warga 8 Negara Masuk AS, Termasuk Laos dan Palestina
Pemda Aceh Minta Bantuan ke PBB, Pemerintah Diminta Buka Komunikasi agar tak Salah Persepsi
Aceh tak Punya Kewenangan untuk Minta Bantuan ke PBB, Mesti Izin ke Pemerintah Pusat
Konflik Kamboja dan Thailand Bikin Sekolah Tutup, Ratusan Warga Mengungsi
Trump Klaim Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza Bakal Didukung Banyak Negara
Trump Bakal Jabat Ketua Dewan Perdamaian, Kelola Administrasi Gaza
Kapal Perang USS Cincinnati-20 dan Drone AS Merapat ke Batam