Setuju HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Jakarta, DPR: Lebih Hemat dan Tak Perlu Bawa Ribuan Orang ke IKN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf. (Dok. Media DPR)
MerahPutih.com - Rencana perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-80 di Jakarta ketimbang di Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai apresiasi. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai hal itu lebih menghemat anggaran.
"Bayangkan efisiensi, ribuan orang harus diterbangkan ke sana di tengah anggaran yang saat ini kita lagi tahu kondisinya, menurut saya itu tidak akan efisien," kata Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/7).
Menurutnya, jika perayaan HUT RI digelar di luar Jakarta akan membutuhkan lebih banyak anggaran.
“Wah sekian ribuan orang datang ke sana, nah jadi kalau menurut saya dari sisi efisiensi. Menurut saya untuk 17 Agustus ini bisa dilakukan di Jakarta saja,” jelas Dede yang juga politikus PAN ini.
Baca juga:
Upacara HUT ke-80 RI di Jakarta, Jokowi Minta Masyarakat Dukung Prabowo
Ia menambahkan bahwa perayaan kemerdekaan sudah seharusnya digelar di Ibu Kota Negara.
Sebab, apabila perayaan kemerdekaan digelar di luar Ibu Kota Negara memerlukan keputusan presiden (Keppres) atau peraturan presiden (Perpres) yang mengatur hal tersebut.
"Kalau di sana (IKN) kan ingat enggak dulu, kan harus membangun (bangunan dan infrastruktur lainnya)," ujarnya. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Jalan di Jakarta Berlubang, Laporkan Lewat Aplikasi JAKI atau hotline 0213844444
Aksi Kugy & Keenan Merangkai Mimpi dalam Pementasan Musikal Perahu Kertas di Jakarta
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Buntut Trading Halt Beruntun, Dirut BEI Buktikan Tanggung Jawab Moral Melalui Pengunduran Diri
LPSK Dinilai Lamban Tangani Kasus di Daerah, DPR Desak Pembentukan Kantor Perwakilan Provinsi
Banjir Jawa, DPR Nilai Modifikasi Cuaca hanya Solusi Jangka Pendek
Jumat Siang Ini 50 RTdi Ibu Kota Masih Kebanjiran, 2 Jalan Tergenang
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Komisi XII DPR Soroti Mafia Migas, Penyalahgunaan BBM Dinilai sebagai Kejahatan Sistematis