Setara Sebut SBY Paling Bertanggung Jawab atas Hilangnya Dokumen TPF Munir

MerahPutih Nasional - Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos menyebut Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas hilangnya dokumen penting Tim Pencari Fakta (TPF) aktivis HAM Munir Said Thalib dari arsip Sekretariat Negara. 

Sebab, menurut Bonar, TPF Munir, yang tewas diracun di pesawat Garuda GA 974 dalam penerbangan ke Belanda pada 7 September 2004 lalu itu, dibentuk dan bekerja untuk SBY pada 2005. 

"SBY tidak bisa diam membisu atas putusan KIP yang memerintahkan Kemensesneg membuka dokumen TPF. Sekalipun perintah KIP itu ditujukan pada Sekretariat Negara sebagai institusi, SBY secara moral tetap memiliki kewajiban untuk menjelaskan keberadaan dokumen itu kepada publik. Setidaknya, karena selama 10 tahun SBY telah gagal menuntaskan kasus yg disebutnya sendiri sebagai "the test of our history"," kata Bonar dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin (17/10).

Lebih lanjut Bonar menambahkan, SBY harus memastikan rezim baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki akses atas laporan kerja TPF. 

"Jangan disembunyikan, sehingga Jokowi bisa menuntaskannya," ucap Bonar. 

Sebagaimana diketahui, mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra pernah menyampaikan bahwa SBY sama sekali tidak memberikan mandat apapun kepada dirinya atas laporan akhir TPF. 

Sehingga, kata Bonar, hanya pada SBY publik bisa memperoleh penjelasan di mana dokumen penting tersebut berada. 

BACA JUGA:

1. Imparsial: Pembunuhan Munir Disinyalir Libatkan Oknum BIN
2. Racun Sianida Lebih Berbahaya dari Arsenik dalam Kasus Aktivis HAM Munir
3. Kasus Mirna Serupa dengan Tewasnya Aktivis HAM Munir
4. Kasus Aktivis HAM Munir, Hendardi: Sampai Kapanpun Utang Ini Akan Ditagih
5. Peringatan 11 Tahun Pembunuhan Aktivis HAM Munir