Semua SKPD Pemprov DKI Keberatan Reuni 212, 'Bolanya' di Tangan Anies

Merahputih.com - Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah provinsi DKI keberatan tekait rencana PA 212 memakai Monas. Pasalnya saat ini masih suasana corona. Bila Pemprov DKI izinkan maka yang lain akan ikut bersurat.

"Kalau 1 boleh, nanti semua pasti minta dibolehkan. Kalau yang lain tidak dibolehkan, nanti bakal nanya kenapa itu boleh," ujar Kepala Seksi Pelayanan Informasi Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monumen Nasional Irfal Guci di Jakarta, Jumat (13/11).

Baca Juga

Anies Diminta Lakukan Kajian Matang Sebelum Izinkan Monas Digunakan untuk Reuni 212

Meski begitu, semua kewenangan berada di tangan Gubernur Anies. Saat ini dia hanya isa menunggu keputusan pimpinanya itu apakah memberikan izin reuni 212 atau tidak. Bila diizinkan pihaknya akan siap mengawal.

"Keputusan akhir di pak gubernur, rekomendasi yang kami kasih ke pak gubernur, terserah pak gubernur memperbolehkan atau tidak. Kalau boleh kita siap, kalau enggak boleh lebih bagus lagi," jelas dia.

UPK Monas tak berwenang untuk memberikan izin pemakaian Monas untuk Reuni Akbar 212, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19.

Irfal Guci pun menyarankan pihak PA 212 membuat ulang surat pemakaian Monas yang dikirimkan langsung ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Jadi saat itu kita bilang kalau mau bikin acara ini bersuratnya ke gubernur," papar dia.

Baca Juga

Polri Diminta Jelaskan Kasus Dugaan Perkara Rizieq Shihab

PA 212 sudah bersurat ke Gubernur Anies Baswedan pada awal September 2020 untuk pemakaian Monas dalam perhelatan Reuni Akbar. Hanya saja Gubernur Anies memerintahkan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI untuk memutuskan hal itu.

"Kesbangpol sendiri sudah rapat hari Rabu. Saya ngga hadir, yang hadir kepala UPT Monas," ungkap dia. (Asp)