Sempat Terpotong di 2024, Kuota KJMU Tahun ini Dipulihkan di Pemerintahan Pram-Doel

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 18 Februari 2025
Sempat Terpotong di 2024, Kuota KJMU Tahun ini Dipulihkan di Pemerintahan Pram-Doel

Kuota KJMU 2025 dipulihkan saat pemerintahan Pramono-Rano. Foto: Pemprov DKI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno melakukan pemulihan kuota penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahun 2024, yang sebelumnya mengalami pemotongan.

Kebijakan ini digalakkan tim transisi karena sejalan dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan Jakarta ke depan.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penerima KJMU Tahap II Tahun 2024 mencapai 15.648 mahasiswa, lebih rendah dari kuota yang seharusnya tersedia," kata Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah, Selasa (18/2).

Lanjut Ima, pendaftaran KJMU 2025 dijadwalkan berlangsung pada 10-21 Maret 2025, dengan proyeksi penerima sebanyak 20.000 mahasiswa, sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Baca juga:

Asik! KJP Plus dan KJMU Cair di Akhir Januari 2025

Kuota penerima KJMU 2025 akan mencakup 15.648 mahasiswa penerima lanjutan, 424 mahasiswa yang sebelumnya dicoret di tahap II 2024 akibat dugaan kepemilikan mobil atau aset dengan nilai NJOP di atas Rp 1 miliar tetapi telah menyanggah, serta 3.928 mahasiswa baru dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jakarta yang berakreditasi B dan C.

Ima berharap, pemangkasan kuota pada tahap sebelumnya tidak terjadi lagi dan memastikan bahwa program ini tetap berjalan dengan jumlah penerima yang lebih optimal.

Ia menambahkan, pihaknya ingin memastikan bahwa akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu tetap terjaga. Pemangkasan penerima KJMU di tahun 2024 telah berdampak pada ribuan mahasiswa yang seharusnya mendapatkan haknya.

"Oleh karena itu, kami mendorong agar kuota penerima dikembalikan, terutama bagi mereka yang telah menyanggah dan terbukti memenuhi syarat," ujar Ima.

Baca juga:

Warga Keluhkan Pemutusan KJP dan KJMU, Pemprov DKI Buka Posko Pengaduan

Ima juga menegaskan, bahwa pendidikan adalah investasi masa depan yang tidak boleh diabaikan. Ia memastikan bahwa pemerintahan Pramono Anung-Rano Karno akan berkomitmen untuk mendukung akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta.

"Mas Pramono dan Bang Doel sudah menyampaikan dengan jelas bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada mahasiswa Jakarta yang terhambat pendidikannya hanya karena kendala biaya. Kami akan memastikan bahwa program ini tetap berjalan dan kuotanya kembali seperti semula," tegasnya.

Ima juga meminta agar proses seleksi penerima KJMU dilakukan dengan transparan dan akurat agar tidak ada mahasiswa yang kehilangan haknya akibat kesalahan administrasi atau sistem verifikasi yang tidak adil.

"Kami ingin memastikan bahwa pendaftaran KJMU Tahun 2025 berjalan lebih baik, dengan sistem verifikasi yang cermat dan transparan proses verifikasi juga hanya akan dilakukan sekali untuk masa studi 4 tahun," ucapnya.

Baca juga:

Disdik DKI Akui Tak Semua Pemohon KJP dan KJMU Sebagai Penerima

Sebagai langkah awal, Ima akan terus mengawal agar anggaran KJMU digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Ia berharap, bahwa mahasiswa yang sempat terdampak pemangkasan kuota tahun lalu dapat kembali mendapatkan haknya, sehingga Jakarta terus melahirkan generasi yang cerdas dan berdaya saing tinggi.

"Kami akan terus mengawal program ini hingga terealisasi dengan baik. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci bagi kemajuan Jakarta, dan kami tidak ingin ada satu pun anak muda yang tertinggal," pungkasnya. (Asp)

#KJMU #Pramono Anung-Rano Karno #Pendidikan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Panduan Lengkap Kesetaraan Paket C yang Wajib Kamu Tahu: Syarat, Kurikulum, dan Cara Lulus Terbaru
Masih bingung apa itu pendidikan kesetaraan dan Kejar Paket C? Temukan info lengkap soal syarat masuk, metode belajar, hingga cara resmi mendapat ijazah di sini!
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Oktober 2026
Panduan Lengkap Kesetaraan Paket C yang Wajib Kamu Tahu: Syarat, Kurikulum, dan Cara Lulus Terbaru
Indonesia
FSGI Catat 100 Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan, 60 Persen Kekerasan Seksual
FSGI mencatat 100 kasus kekerasan di satuan pendidikan sepanjang Januari-September 2026. Sebanyak 60 persen merupakan kekerasan seksual.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
FSGI Catat 100 Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan, 60 Persen Kekerasan Seksual
Dunia
Demo Pelajar di Prancis Rusuh, Pemerintah Tutup Ratusan SMA
Para siswa mengatakan jam sekolah terlalu panjang, fasilitas tidak memadai, termasuk ruang kelas yang terlalu panas, dan terlalu banyak ketidakhadiran pengajar.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
 Demo Pelajar di Prancis Rusuh, Pemerintah Tutup Ratusan SMA
Dunia
Unjuk Rasa Pelajar di Prancis Berujung Ricuh, Hampir 80 Orang Terluka
Sejumlah siswa sekolah menengah di Prancis menggelar aksi protes selama sepekan untuk menentang jadwal yang terlalu padat, kekurangan guru, dan beberapa isu pendidikan lainnya.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Unjuk Rasa Pelajar di Prancis Berujung Ricuh, Hampir 80 Orang Terluka
Indonesia
Kepala Bakom RI Qodari Sebut Pendidikan Gratis Upaya Pemerintah Hadirkan Inklusivitas
Rencana kebijakan pendidikan gratis akan melengkapi berbagai program pemerintah di bidang pendidikan yang telah berjalan.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Kepala Bakom RI Qodari Sebut Pendidikan Gratis Upaya Pemerintah Hadirkan Inklusivitas
Indonesia
Banggar DPR Sebut Butuh Anggaran Rp 302 Triliun Buat Pendidikan Gratis
Pemerintah berencana terlebih dulu menjalankan program percontohan (pilot project) dengan anggaran sekitar Rp 5 triliun
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Banggar DPR Sebut Butuh Anggaran Rp 302 Triliun Buat Pendidikan Gratis
Indonesia
Kuliah Gratis di PTN, Pengamat Ingatkan Pemerintah Jangan Turunkan Kualitas Pendidikan
Pengamat sosial menyoroti soal biaya dan kualitas pendidikan. Hal itu terkait rencana kuliah gratis di PTN yang dicanangkan pemerintah.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
Kuliah Gratis di PTN, Pengamat Ingatkan Pemerintah Jangan Turunkan Kualitas Pendidikan
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Presiden Prabowo Siapkan Pendidikan Negeri Gratis, dari SD hingga Perguruan Tinggi tanpa Bayaran
Rencana tersebut merupakan bagian dari komitmen Prabowo untuk memperluas akses pendidikan yang layak dan setara bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Presiden Prabowo Siapkan Pendidikan Negeri Gratis, dari SD hingga Perguruan Tinggi tanpa Bayaran
Indonesia
Dukung Wacana PTN Gratis Prabowo, Legislator Ingatkan Kajian Matang
Pelaksanaan kebijakan ini dinilai memerlukan kajian komprehensif agar berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan tidak mengikis mutu akademik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Dukung Wacana PTN Gratis Prabowo, Legislator Ingatkan Kajian Matang
Bagikan