Sekjen PBB Usulkan Platform Global Atasi Krisis Biaya Hidup


Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memberi isyarat saat dia menghadiri konferensi pers di Beirut, Lebanon 21 Desember 2021. ANTARA/REUTERS/Mohamed Azakir
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis (9/3/2023) mengusulkan penguatan tanggapan internasional terhadap guncangan global yang kompleks melalui platform darurat.
Saat ini, tanggapan global terhadap guncangan semacam itu seringkali bersifat ad hoc, terfragmentasi, dan diimprovisasi. Sehingga diperlukan mekanisme untuk mengatasi ancaman multidimensi dengan respons multidimensi.
Baca Juga:
Fadli Zon Desak DK PBB Gelar Sidang Darurat
"Keterkaitan global berarti bahwa guncangan yang terjadi di satu negara atau sektor dapat dengan cepat memiliki konsekuensi yang mengalir di tempat lain, seringkali dengan cara yang tidak terduga," katanya.
Bahkan, kata ia, guncangan tersebut datang dengan kekuatan dan frekuensi yang lebih besar, dengan implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan, stabilitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan.
Gutterres menegaskan, guncangan tersebut dapat memiliki dampak yang tidak proporsional di beberapa area. Baik pandemi COVID-19 maupun krisis biaya hidup global menghantam yang paling miskin dan paling rentan.
"Kondisi itu, membuat kemajuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan Agenda 2030 semakin jauh dari jalur," tambahnya.
Ia menegaskan, demi pendekatan yang lebih formal, dapat diprediksi, dan terstruktur, Platform Darurat akan memanfaatkan kekuatan dan kapasitas PBB dengan cara yang tepat waktu dan dapat diprediksi.
"Itu akan mengidentifikasi dan menyatukan aktor pada tingkat yang sesuai untuk merespons. Itu akan fleksibel dan gesit, menanggapi berbagai jenis guncangan," katanya.
Platform ini, diyakini akan mendorong respons global berdasarkan solidaritas dan kesetaraan, dan prinsip utama untuk tidak meninggalkan siapa pun.
"Semua orang dan negara yang dilanda guncangan harus memiliki akses ke dukungan yang mereka butuhkan," katanya. (*)
Baca Juga:
Indonesia Calonkan Jadi Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.

PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum

Kemenlu Tanggapi PBB Terkait dengan Unjuk Rasa, Ikuti Arahan Presiden

PBB Soroti Demo di Indonesia yang Diwarnai Kekerasan, Desak Investigasi Transparan dan Menyeluruh

Sidang Majelis Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa Setelah AS Bakal Tolak Visa Bagi Palestina

Pidato Perdana Prabowo di PBB Diyakini Bakal Pertegas Peran Indonesia sebagai Penentu Arah Peradaban Global

Indonesia Siapkan Isu Palestina sebagai Prioritas Pidato Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB

RI Cetak Sejarah Baru Diplomatik, Prabowo Pidato Urutan Ketiga di Sidang Umum PBB

Prabowo Akan Pidato di Sidang Umum PBB Setelah Jokowi 10 Tahun Absen

Bocah di Sukabumi Meninggal Dengan Kondisi Tubuh Dipenuhi Cacing, Ini Kata Kemensos
