Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Sekjen partai politik koalisi pendukung Joko Widodo dijadwalkan bertemu di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/8) malam. Kegiatan ini merupakan pertemuan lanjutan setelah sebelumnya digelar di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8).
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pertemuan nanti malam akan membahas rumusan Nawacita jilid II. Ia pun mengungkapkan perbedaan orientasi pembangunan Nawacita jilid I dan II.
Nawacita jilid I, kata Ace, berorientasi pada pembangunan infrastruktur. Sementara Nawacita jilid II lebih menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusi (SDM).
"Salah satunya adalah dengan bagaimana lima tahun ke depan lebih dititikberatkan pada aspek manusianya, SDM-nya," kata Ace di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/8).
Ace mengungkapkan, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah melakukan pembangunan manusia. Contohnya, alokasi anggaran yang lebih besar untuk program-program sosial, seperti program keluarga harapan (PKH).
"Misalnya orientasi anggaran diberikan secara lebih besar kepada manusianya. Program keluarga harapan yang ada di Kementerian Sosial kita dorong sedemikian rupa supaya lebih bagus," ungkap dia.
Sementara program kedua yang dikuatkan oleh pemerintah, kata Ace, adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pihaknya ingin mengarahkan 'bonus' demografi agar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
"Itu kan sebenarnya upaya yang serius untuk bagaimana merumuskan kembali nawacita bukan hanya pada aspek infrastruktur tetapi juga pada aspek manusianya," jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini.
Menurut Ace, program PKH di era Jokowi berbeda dengan program bantuan langung tunai (BLT) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kita juga diamanatkan bagaimana program desa menurut UU Desa, ini lebih berorientasi kepada jantung rakyatnya. Tidak pada misalnya kalau kita lihat program-program seperti BLT itu lebih kepada rakyatnya," ucapnya.
Dia mencontohkan, uang dari program BLT yang diberikan kepada masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Sementara di program PKH, anggaran akan dialokasikan untuk pendidikan, kenaikan gizi, dan kebutuhan dasar masyarakat.
"Ketika orang mendapatkan bantuan dari pemerintah, itu lebih kepada Rp 300 ribu per bulan, itu sebetulnya tidak bisa memenuhi unsur dasar dari kebutuhan dasar rakyat," ucap Ace.
Kemudian, lanjut dia, uang dari pemerintah tidak bisa dibelanjakan di sembarang tempat. Pasalnya, pemerintah telah menyiapkan e-warung untuk membelanjakan uang PKH tersebut.
"Karena ada warung-warung khusus yang digunakan untuk membelanjakan dana PKH tersebut. Ada e-warung yang disiapkan pemerintah," bebernya.
Dengan sistem ini, pemerintah bisa mengontrol pemakaian uang PKH untuk kebutuhan yang semestinya.
"Misalnya uang tersebut digunakan untuk beli beras, uang itu dipergunakan untuk biaya pendidikan, uang itu dipergunakan kenaikan nutrisi gizi masyarakat," pungkas Ace. (Pon)
