Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM -- SEKJEN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid mengungkapkan menyedihkannya pendidikan di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Hal itu disebabkan buruknya infrastruktur pendidikan di wilayah 3T.
Pernyataan tersebut disampaikan Taufik ketika rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/5).Taufik menyinggung penyebab utama masalah ini ialah lemahnya alokasi dana desa bagi sektor pendidikan sebab distribusi dana desa sangat variatif.
“Besaran dana desa ditentukan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, serta tingkat kesulitan geografis,” kata Taufik dalam rapat itu.
Ia menyebut dana desa yang diperoleh oleh tiap desa berada di rentang Rp 250 juta sampai Rp 2 miliar. Namun sayangnya, sebagian besar anggaran itu justru diperuntukkan pada bidang ketahanan pangan dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Akibatnya, alokasi dana bidang pendidikan jadi terbatas.
Baca juga:
KPU Akui Kekurangan Personel Distribusikan Logistik Pemilu ke Wilayah 3T
“Struktur anggaran desa yang kecil, ditambah banyaknya program prioritas lain membuat alokasi untuk pendidikan di desa sangat terbatas,” ucapnya
Oleh karena itu, Taufik mendorong DPR mempertimbangkan penambahan jatah anggaran dana desa. Ia meyakini peningkatan anggaran itu bakal membuka ruang dalan pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah 3T. “Kami ingin mendorong agar wilayah 3T dan desa-desa tertinggal bisa dimaksimalkan pemberantasan kemiskinannya dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya,” tuturnya.
Taufik menyatakan pembangunan mesti bergerak dari infrastruktur dasar seperti gedung sekolah, kemudian pendidikan anak usia dini (PAUD) wajib mendapat atensi.
“Kami ingin mulai membangun dari PAUD, lalu kebutuhan pendidikan anak-anak lainnya di desa,” pungkas Taufik.(Pon)
Baca juga:
