Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemerintah resmi menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan non-subsidi pada Sabtu (3/9) siang.
Partai Demokrat memberikan sederet kritik terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Pertama, terkait waktu pengumuman kenaikan harga BBM. Pemerintah disebut tidak memikirkan kegiatan ekonomi yang sedang berjalan di akhir pekan.
"Biasanya kenaikan harga BBM dilakukan di pergantian hari untuk mempermudahkan adaptasi dari kenaikan harga. Ini di siang hari mendadak,” ujar anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo kepada wartawan, Sabtu (3/9).
Baca Juga:
Buruh Bakal Aksi Besar-besaran Tolak Kenaikan Harga BBM
"Bayangkan rakyat kecil seperti angkot, supir truk dan lain-lain yang di tengah perjalanan harus menyesuaikan," sambung dia.
Kedua, kata Sartono, terkait kenaikan harga BBM itu sendiri. Dia mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan harga BBM di tengah harga minyak dunia yang sedang mengalami penurunan.
“Bukankah baru beberapa hari yang lalu pemerintah menurunkan harga BBM seperti Pertamax Turbo sebagai imbas dari turunnya harga minyak dunia ke level USD 80? Apabila trennya turun kembali bagaimana?” ujarnya.
Ketiga, lanjut Sartono, pemerintah seharusnya sadar bahwa kenaikan harga BBM akan berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat. Menurut dia, inflasi akan mengalami kenaikan dan juga harga bahan pangan akan kembali naik.
“Kenaikan harga Pertalite dan solar akan memengaruhi masyarakat termasuk kelas menengah karena mereka akan mulai menahan belanjanya. Penahanan belanja masyarakat akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul, serapan tenaga kerja terganggu hingga akhirnya target-target pemulihan ekonomi pemerintah tidak sesuai target,” beber dia.
Baca Juga:
Sri Mulyani Ungkap Penyebab Kenaikan BBM di Tengah Turunnya Harga Minyak Dunia
Sartono menegaskan, Partai Demokrat bersama dengan rakyat dan sudah menyampaikan serta memperjuangkan aspirasi rakyat yaitu tidak menaikkan harga BBM. Menurut dia, jika suara aspirasi rakyat tidak didengarkan oleh pemerintah, maka rakyat akan sulit untuk sejahtera.
Lebih lanjut Sartono memastikan Demokrat akan terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dalam penyaluran subsidi BBM agar semakin tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran yang ada.
"Pemerintah tetap harus melakukan pekerjaan rumah, yaitu dengan mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi kepada pihak yang berhak. Kenaikan bukanlah solusi yang dikehendaki rakyat,” pungkas Sartono. (Pon)
Baca Juga:
Harga Pertamax Naik Jadi Rp 14.500 Per Liter
