Sebut Israel Langgar Hukum Humaniter, Pejabat PBB Serukan Hentikan Pasokan Senjata

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 29 Oktober 2024
Sebut Israel Langgar Hukum Humaniter, Pejabat PBB Serukan Hentikan Pasokan Senjata

Arsip - Foto udara menunjukkan bangunan dan mobil yang hancur pasca serangan Israel yang berlanjut di Rafah, Gaza, Palestina. ANTARA/Anadolu Agency

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - POLA serangan disengaja, sembarangan, dan tidak proporsional yang dilakukan Israel menjadi sorotan pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia dalam kontra-terorisme Ben Saul. Dalam konferensi pers yang digelar di New York, Senin (28/10) Saul menyerukan penghentian pasukan senjata kepada Israel. Ia menegaskan Israel telah melanggar hukum humaniter.

Seperti dilansir ANTARA, Saul menggambarkan penggunaan amunisi dengan daya ledak tinggi di area padat penduduk amat merugikan warga sipil. Serangan amunisi seperti itu secara alami tidak dapat membedakan antara warga sipil dan target militer. Ia juga menyoroti penggunaan kelaparan dan penolakan bantuan sebagai ‘senjata perang’.

“Semua negara seharusnya tidak menyediakan senjata atau amunisi kepada Israel. Hal itu akan melanggar kewajiban negara lain dalam memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter,” kata Saul seraya menekankan bahwa tindakan Israel telah melanggar norma-norma internasional.

Baca juga:

Israel Sahkan UU Larang UNRWA, Inggris hingga Jerman Khawatir


Ia menyatakan kekecewaannya terhadap Israel yang mengabaikan seruan berulang dari badan internasional untuk menghormati hukum humaniter. "Sayangnya, Israel tidak menanggapi pesan dari Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, jaksa Pengadilan Kriminal Internasional, banyak pemerintah, Majelis Umum, dan Dewan Hak Asasi Manusia,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Saul membeberkan perbedaan antara perlawanan sah dan terorisme. Ia menjelaskan, berdasarkan hukum internasional, masyarakat yang menghadapi pendudukan atau kolonialisme memiliki hak untuk melawan. Hak untuk melawan itu harus dilakukan sesuai dengan hukum humaniter internasional. “Pembebasan nasional dan penentuan nasib sendiri merupakan tujuan yang adil, tetapi Anda tidak dapat membunuh warga sipil, dengan sengaja menyerang warga sipil atau menyandera mereka,” tegasnya.

Menurut Saul, hal itu merupakan garis merah dalam hukum internasional bagi semua pihak. “Oleh karena itu, penting untuk menjaga standar ini dalam setiap konflik,” tutupnya.(*)

Baca juga:

Dalam 1 Hari Israel Bunuh 50 Warga Palestina, Korban Berjatuhan di Gaza Utara

#Israel #PBB
Bagikan
Ditulis Oleh

Dwi Astarini

Love to read, enjoy writing, and so in to music.

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Nyatakan Indonesia siap Berperang Melawan Israel
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap berperang melawan Isreal demi membela Palestina.
Dwi Astarini - 1 jam, 38 menit lalu
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Nyatakan Indonesia siap Berperang Melawan Israel
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
Profil Sidharto Suryodhipuro, Presiden Dewan HAM PBB Asal Indonesia
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodhipuro, ditunjuk memimpin Dewan HAM PBB.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Profil Sidharto Suryodhipuro, Presiden Dewan HAM PBB Asal Indonesia
Indonesia
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Sidharto Reza Suryodipuro ditunjuk memimpin Human Rights Council dengan tema A Presidency for All.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Indonesia ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dalam organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun 2026 di Jenewa
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Dunia
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Disebut tidak lagi melayani kepentingan Amerika dan mendorong agenda yang tidak efektif atau bersifat bermusuhan.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Indonesia
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengecam penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dan mendesak PBB menggelar sidang darurat demi menjaga hukum internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Dunia
Serangan dan Penangkapan Presiden Venezuela Maduro Oleh AS Bikin PBB Khawatir
PBB prihatin dengan eskalasi baru-baru ini di Venezuela sekaligus memperingatkan potensi implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 04 Januari 2026
Serangan dan Penangkapan Presiden Venezuela Maduro Oleh AS Bikin PBB Khawatir
Dunia
Kepala PBB Sampaikan Pesan Tahun Baru, saatnya Dunia untuk ‘Lebih Serius’
Pada 2026, ketika perang berkecamuk di Ukraina dan lainnya, para pemimpin dunia harus bekerja meringankan penderitaan manusia dan memerangi perubahan iklim.
Dwi Astarini - Selasa, 30 Desember 2025
 Kepala PBB Sampaikan Pesan Tahun Baru, saatnya Dunia untuk ‘Lebih Serius’
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gempar! Keputusan PBB Langkahi Indonesia Tetapkan Status 'Bencana Internasional' di Sumatra
Beredar unggahan yang menyebut PBB melangkahi Indonesia dalam menyebabkan status bencana yang terjadi di Aceh-Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Gempar! Keputusan PBB Langkahi Indonesia Tetapkan Status 'Bencana Internasional' di Sumatra
Bagikan