Pilpres 2019

SBY Sindir Netralitas Aparat Dalam Pidatonya, KIK: UU Sudah Mengatur Itu.

Fadhli Fadhli - Selasa, 18 September 2018
SBY Sindir Netralitas Aparat Dalam Pidatonya, KIK: UU Sudah Mengatur Itu.

Sekjen Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua TKN KIK Johnny G Plate (kiri) (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memprediksi situasi nasional jelang Pemilu 2019 akan semakin memanas. Netralitas aparat akan diuji pada saat itu.

"Kita akan diuji, apakah perangkat negara, termasuk intelijen, kepolisian, dan militer, netral dan tidak berpihak. Ingat, TNI, Polri, dan BIN adalah milik negara, milik rakyat Indonesia. Akan mencederai sumpah dan etikanya kalau aparat negara tidak netral," kata SBY saat berpidato pada HUT Partai Demokrat ke-17, Senin (17/9) kemarin.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN-KIK) Johnny G Plate menilai, apa yang disampaikan SBY sudah sesuai aturan dan UU, aparat memang harus netral dan tidak boleh memihak.

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono

"Ya memang UU sudah mengatur itu, bukan cuma Pak SBY sebagai Ketum partai," ujar Johnny di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (18/9).

Sekjen Partai NasDem itu mengatakan, tak hanya aparat keamanan dan ASN yang diharuskan bersikap netral, bahkan pejabat negara juga harus netral dan bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Sebab, menurutnya gelaran pemilu tidak hanya untuk kepentingan segelintir orang atau golongan tertentu melainkan untuk semua pihak.

"Pak Joko Widodo sebagai Presiden juga, dan minta tentu gubernur, bupati, wali kota, pastikan ASN netral polri netral sesuai tupoksi masing-masing," ucapnya. (*)

Baca Berita Menarik Lainnya: Banyak Godaan, SBY Sebut Pemilu 2019 Akan Semakin Panas

#Sekjen NasDem #Pemilu 2019 #SBY #Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai pernyataan itu patut dibaca sebagai peringatan dini dan bukan sekedar ramalan.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
SBY Cemas dan Khawatir Kondisi Geopolitik Picu Perang Dunia III
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini berharap semoga mimpi buruk terjadinya perang dunia disertai penggunaan senjata nuklir itu tidak terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
SBY Cemas dan Khawatir Kondisi Geopolitik Picu Perang Dunia III
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Bagikan