SBB BMI Kecam Keras Tindakan Pengusiran Terhadap Djarot

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 15 April 2017
SBB BMI Kecam Keras Tindakan Pengusiran Terhadap Djarot

Panglima Tinggi SBB Banteng Muda Indonesi T Rusli Ahmad (tengah). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pengusiran terhadap calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mendapatkan kecaman secara dari Satria Bela Bangsa Banteng Muda Indonesia (SBB BMI), yang merupakan sayap organisasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Panglima Tinggi SBB BMI, T. Rusli Ahmad menegaskan, tindakan pengusiran terhadap Djarot menunjukkan tindakan yang keji dan tidak beradab yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

"Kami mengecam keras tindakan pengusiran terhadap pak Djarot, ini sudah keterlaluan. Bahkan kalau kita lihat seluruh paslon cuman Pak Djarot yang berstatus haji," tegas Rusli kepada merahputih.com di Markas SBB BMI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/4).

Tak hanya itu, Rusli menilai, pengusiran tersebut sudah menandakan bahwa ada oknum yang mencoba merusak momentum jelang pilkada DKI Jakarta putaran kedua digelar.

"Bagi para oknum jangan mencoba merusak tatanan yang telah dibangun oleh para pendiri negara ini," pungkas Rusli.

Di tempat yang sama, Asisten Organisasi SBB BMI, Liston Barimbing, mengatakan, polisi harus mengamankan provokator yang mencoba merusak keharmonisan antarumat beragama yang selama ini telah terjalin dengan baik.

"Polisi bila perlu tangkap mereka yang mencoba melakukan provokator tersebut, ini tidak bisa dibiarkan," tegasnya.

Liston mejelaskan, bahwa kejadian yang menimpa Djarot menggambarkan bahwa bentuk intimidasi di Pilkada DKI Jakarta sangat nyata dan tidak mengenal tempat, padahal lanjutnya, Indonesia sangat menjamin kebebasan beribadah.

"Itu orang lagi ibadah di masjid kok pake diusir-usir apa mereka tak paham bahwa indonesia ini sangat menjamin kebebasan beribadah setiap warganya," terang Liston.

Lebih lanjut, Liston berpendapat, menghalangi kegiatan beribadah itu pelanggaran hukum dan bentuk nyata ancamam terhadap Pancasila. Oleh karenanya, polisi harus segera bertindak.

"Kita semua tahu negara ini sudah final memakai Pancasila sebagai landasan bernegara. Menghalang-halangi orang beribadah itu jelas pelanggaran hukum. Oleh karenanya, institusi kepolisian harus menyikapi secara serius peristiwa yang menimpa Pak Djarot. ini sudah bentuk ancaman terhadap Pancasila," tukasnya. (Pon)

Baca juga berita terkait Tamasya Al Maidah dalam artikel: 3.000 Pasukan SBB BMI Kawal Pemungutan Suara

#Tolak Djarot #Pilgub DKI 2017 #Banteng Muda Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
PWNU Jakarta Sebut RK, Anies, Pras PDIP, hingga Kaesang Layak Jadi DKI 1
Banyak Tokoh nasional yang mempuni hingga layak dipertimbangkan sebagai calon gubernur (cagub) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Wisnu Cipto - Sabtu, 09 Maret 2024
PWNU Jakarta Sebut RK, Anies, Pras PDIP, hingga Kaesang Layak Jadi DKI 1
Indonesia
Ridwan Kamil Pertimbangkan Opsi Maju di Pilgub DKI atau Jabar di 2024
Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil menuturkan dirinya membidik peluang di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jabar atau DKI Jakarta Tahun 2024, dua peristiwa politik tersebut merupakan peluang yang paling rasional bagi dirinya untuk bisa berlaga kembali di kancah politik dalam kurun waktu dekat ini.
Mula Akmal - Kamis, 25 Mei 2023
Ridwan Kamil Pertimbangkan Opsi Maju di Pilgub DKI atau Jabar di 2024
Indonesia
Golkar Ucap Terima Kasih pada PSI Terkait 2 Kadernya Didukung Jadi Cagub DKI
Golkar DKI Jakarta menyampaikan terima kasih kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang telah merilis dua kadernya masuk dalam Rembuk Rakyat untuk menentukan calon gubernur (cagub) DKI pada Pilkada 2024 mendatang.
Mula Akmal - Minggu, 21 Mei 2023
Golkar Ucap Terima Kasih pada PSI Terkait 2 Kadernya Didukung Jadi Cagub DKI
Bagikan