Antara Isu SARA dan Hantu Demokrasi

Luhung SaptoLuhung Sapto - Jumat, 14 April 2017
Antara Isu SARA dan Hantu Demokrasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat penertiban sejumlah spanduk yang mengandung unsur SARA, Rabu (15/3). (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Menjelang pemungutan suara putaran kedua, isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) semakin santer digaungkan. Hal itu membuat kondisi ibu kota saat ini semakin meresahkan dan dapat mengganggu kelangsungan pesta demokrasi warga Jakarta.

“Isu-isu SARA ini sebenarnya tidak boleh lagi keluar dari mulut anak-anak negeri ini. Karena founding fathers kita sudah mengatakan bahwa urusan suku, ras, dan agama sudah selesai. Makanya kita sebagai partai nasionalis, terus berjuang sebagai garda terdepan dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika,” ucap Panglima Tinggi Satria Bela Bangsa Banteng Muda Indonesia (SBB BMI) T Rusli Ahmad di Jakarta, Jumat (14/4).

Rusli pun berharap agar hasil pilkada ini, siapa pun nantinya yang terpilih benar-benar merupakan murni pilihan dari warga DKI tanpa ada intimidasi dan isu-isu yang dapat berakibat buruk bagi bangsa ke depan. Menurutnya, yang terpenting dari semua ini adalah untuk menjaga Pancasila, NKRI, UUD 1 Juni 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Kami bertekad dan menyatakan sikap bahwa bersama TNI dan Polri, Pilkada DKI ini harus damai, harus aman, kita kawal suara rakyat. Rakyat lah yang berdaulat sekarang, yang menentukan sikap dan pilihan sesuai hati nuraninya tanpa ada intimidasi, tanpa ada giringan-giringan, tanpa ada isu-isu yang tidak baik di TPS, sehingga akan mengganggu ketenangan dan kemurnian pilihan rakyat DKI ini,” tandasnya.

Sekedar informasi, Satria Bela Bangsa Banteng Muda Indonesia (SBB BMI) merupakan organisasi sayap dari PDI Perjuangan. SBB BMI mendukung pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. (Pon)

Baca juga berita lain tentang Pilgub DKI 2017 dalam berita: 3.000 Pasukan SBB BMI Kawal Pemungutan Suara

#Konflik SARA #Pilgub DKI 2017 #Al Maidah 51
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
PWNU Jakarta Sebut RK, Anies, Pras PDIP, hingga Kaesang Layak Jadi DKI 1
Banyak Tokoh nasional yang mempuni hingga layak dipertimbangkan sebagai calon gubernur (cagub) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Wisnu Cipto - Sabtu, 09 Maret 2024
PWNU Jakarta Sebut RK, Anies, Pras PDIP, hingga Kaesang Layak Jadi DKI 1
Indonesia
Jakarta Tempati Urutan Pertama Daerah Rawan Politisasi SARA di Pemilu 2024
DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi pertama yang berpotensi memiliki kerawanan tinggi politisasi SARA.
Zulfikar Sy - Rabu, 11 Oktober 2023
Jakarta Tempati Urutan Pertama Daerah Rawan Politisasi SARA di Pemilu 2024
Indonesia
Ridwan Kamil Pertimbangkan Opsi Maju di Pilgub DKI atau Jabar di 2024
Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil menuturkan dirinya membidik peluang di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jabar atau DKI Jakarta Tahun 2024, dua peristiwa politik tersebut merupakan peluang yang paling rasional bagi dirinya untuk bisa berlaga kembali di kancah politik dalam kurun waktu dekat ini.
Mula Akmal - Kamis, 25 Mei 2023
Ridwan Kamil Pertimbangkan Opsi Maju di Pilgub DKI atau Jabar di 2024
Indonesia
Golkar Ucap Terima Kasih pada PSI Terkait 2 Kadernya Didukung Jadi Cagub DKI
Golkar DKI Jakarta menyampaikan terima kasih kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang telah merilis dua kadernya masuk dalam Rembuk Rakyat untuk menentukan calon gubernur (cagub) DKI pada Pilkada 2024 mendatang.
Mula Akmal - Minggu, 21 Mei 2023
Golkar Ucap Terima Kasih pada PSI Terkait 2 Kadernya Didukung Jadi Cagub DKI
Bagikan