Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto diminta tak mengajak semua partai masuk dalam koalisi pemerintahannya kelak. Dikhawatirkan, koalisi bakal terlalu ‘gemoy’ dan bisa menjadi bumerang untuknya. Hal itu disampaikan Partai Demokrat yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menilai satu partai politik tambahan ke dalam pemerintahan sudah cukup untuk memperoleh dukungan mayoritas di parlemen, yang berarti melebihi 50 persen. "Sepertinya tidak perlu semua (diajak)," ujar Andi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (5/5).
Saat ini, ada dua partai besar yang belum menyatakan bakal mendukung Prabowo, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Andi menekankan agar tidak terulang lagi situasi ketika ada partai politik yang berada dalam pemerintahan, tapi seolah-olah berperan sebagai oposisi.
Baca juga:
Masinton Sebut Keputusan PDIP jadi Oposisi atau Koalisi Ada di Pimpinan Partai
"Itu tidak sesuai dengan prinsip yang seharusnya. Jadi, jika dalam pemerintahan, haruslah menjadi bagian dari pemerintahan," imbuh Andi.
Oleh karena itu, Andi menilai konsistensi menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan bagi partai politik yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. "Partai Demokrat selalu konsisten, mari kita bersama-sama sampai akhir masa jabatan. Jangan setengah-setengah dan berubah-ubah," tambahnya
Mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga ini juga menekankan ada satu partai besar yang menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo. Hal itu, kata Andi, bertujuan agar terjadi mekanisme pemeriksa dan penyeimbang terhadap berbagai langkah yang diambil pemerintah.
“Kalau tidak ada oposisi dan semua masuk ke parlemen, demokrasi-nya kurang ada check and balance,” tutup Andi.(knu)
Baca juga:
Masinton Sebut Parpol KIM Cemas Takut Jatah Menteri Berkurang Jika PDIP Gabung Prabowo
