Sanksi Penutupan SPPG Bermasalah Jangan Sampai Rugikan Hak Gizi Harian Siswa

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Jumat, 03 Oktober 2025
Sanksi Penutupan SPPG Bermasalah Jangan Sampai Rugikan Hak Gizi Harian Siswa

Program Makan Bergizi Gratis. (Foto: dok. Indonesia.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menilai keputusan pemerintah menutup sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah korektif yang perlu diapresiasi.

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi persoalan kesehatan masyarakat, khususnya kasus keracunan yang dialami ribuan siswa di berbagai daerah.

“Dengan adanya evaluasi menyeluruh, kita berharap program MBG dapat kembali berjalan dengan standar yang lebih baik dan aman,” kata Netty dalam keterangan di Jakarta, Jumat (3/10).

Baca juga:

Sidak SPPG di Jakarta Masih Temukan Kasus Pelanggaran SOP MBG

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, program MBG sejatinya memiliki tujuan mulia, yakni memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi seimbang yang mendukung pertumbuhan dan proses belajar.

"Oleh sebab itu, berbagai kelemahan teknis maupun operasional yang muncul dalam pelaksanaannya harus segera dibenahi tanpa mengurangi semangat awal dari program tersebut," katanya.

“Kita harus melihat manfaat besar MBG bagi generasi muda. Karena itu, pembenahan perlu dilakukan agar manfaatnya tetap bisa dirasakan secara luas,” tambahnya.

Baca juga:

Menu MBG Solo Lauk Keripik Tempe Banjir Keluhan, SPPG Akui Terpaksa Imbas Stok 300 Kg Ayam Busuk

Netty menekankan pentingnya penguatan standar keamanan pangan di setiap dapur MBG/SPPG. Ia mendorong keterlibatan penuh lembaga teknis seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, serta Dinas Kesehatan daerah untuk memastikan keamanan pangan dan mutu gizi benar-benar terjaga.

Namun, Netty juga mengingatkan agar penutupan sementara SPPG tidak mengurangi hak anak-anak untuk tetap mendapatkan gizi harian.

“Anak-anak adalah pihak yang paling membutuhkan program ini. Jangan sampai mereka dirugikan. Selama evaluasi berjalan, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme pengganti agar asupan gizi tetap terjaga,” tegasnya. (Pon)

#Makan Bergizi Gratis #SPPG #Gizi Anak
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
60 Siswa di Jakarta Diduga Keracunan Program MBG, Dinkes DKI Pastikan Bakteri Jadi Penyebabnya
Dinkes DKI saat ini tengah mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG).
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Oktober 2025
60 Siswa di Jakarta Diduga Keracunan Program MBG, Dinkes DKI Pastikan Bakteri Jadi Penyebabnya
Indonesia
Perbaiki Tata, Kelola 5 Ribu Sertifikat Halal Dapur MBG Segera Diproses
Pemerintah telah membahas tentang akselerasi ketiga sertifikasi tersebut, agar prosesnya cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya yang izin yang mahal.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Oktober 2025
Perbaiki Tata, Kelola 5 Ribu Sertifikat Halal Dapur MBG Segera Diproses
Indonesia
Sanksi Penutupan SPPG Bermasalah Jangan Sampai Rugikan Hak Gizi Harian Siswa
Keputusan pemerintah menutup sementara SPPG yang bermasalah dalam program MBG sebagai langkah korektif yang perlu diapresiasi.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Oktober 2025
Sanksi Penutupan SPPG Bermasalah Jangan Sampai Rugikan Hak Gizi Harian Siswa
Indonesia
Sidak SPPG di Jakarta Masih Temukan Kasus Pelanggaran SOP MBG
Dalam sepekan, setidaknya terdapat 10 lokasi SPPG di Jakarta yang disidak.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Oktober 2025
Sidak SPPG di Jakarta Masih Temukan Kasus Pelanggaran SOP MBG
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Menkeu Purbaya: Anggaran MBG Rp 58 Triliun Hilang di Birokrasi dan Administrasi
Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) hilang sebesar Rp 58 triliun.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA] Menkeu Purbaya: Anggaran MBG Rp 58 Triliun Hilang di Birokrasi dan Administrasi
Indonesia
Program MBG sudah Jalan tanpa Perpres Tata Kelola, Disebut Asal-Asalan
Perlu ada beberapa hal yang diatur di Perpres Tata Kelola MBG.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Program MBG sudah Jalan tanpa Perpres Tata Kelola, Disebut Asal-Asalan
Indonesia
Penutupan Dapur Umum MBG tak Selesaikan Masalah, Pengamat Sebut Ada Kegagalan Desain yang Lebih Besar
Insentif kontrak saat ini terlalu menekankan volume dan harga, bukan keselamatan.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Penutupan Dapur Umum MBG tak Selesaikan Masalah, Pengamat Sebut Ada Kegagalan Desain yang Lebih Besar
Indonesia
BPJS Kesehatan dan BGN Rogoh Kocek untuk Biayai Pengobatan Korban Keracunan MBG
Biaya pengobatan keracunan MBG akan ditanggung negara.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Oktober 2025
BPJS Kesehatan dan BGN Rogoh Kocek untuk Biayai Pengobatan Korban Keracunan MBG
Indonesia
Bulog Jadi Pemasok Beras Premium Buat MBG
Perum Bulog juga menyiapkan tim terpadu untuk menangani pendistribusian beras ke dapur-dapur penyedia makanan untuk Program MBG.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Oktober 2025
Bulog Jadi Pemasok Beras Premium Buat MBG
Indonesia
Ketua DPR Dorong Prabowo Segera Terbitkan Perpres Tata Kelola MBG
Program MBG harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh imbas maraknya kasus keracunan yang dialami penerima manfaat.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
Ketua DPR Dorong Prabowo Segera Terbitkan Perpres Tata Kelola MBG
Bagikan