Sanksi Berat Menanti TGB, Deddy Mizwar dan Soekarwo


Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com- Partai Demokrat memastikan akan memberikan sanksi berat kepada seluruh kadernya yang mendukung Capres Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres mendatang.
Hal tersebut dinyatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menyusul berpindahnya beberapa kader partai berlambang bintang mercy itu ke kebu Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Keputusan pemberian sanksi usai dewan kehormatan (wanhor) partai mengadakan rapat dengan kader yang dianggap membelot," kata Syarief kepada awak media di Gedung DPR RI, Selasa (4/9).
Menurutnya, sanksi yang akan diberikan kepada kader-kader yang membelot akan ditentukan sesuai kadar kesalahan masing-masing.
"Ya tentunya kan ada aturan yang baku di partai. Tergantung daripada bobot kesalahannya kalau dianggap salah," ucap dia.

Namun yang jelas kata dia, kader yang mendukung Jokowi-Ma'ruf telah melanggar AD/ART Partai. Sebab, telah menyalahi keputusan Partai yang telah menyatakan dukungan kepada Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.
Disinggung apakah sanksi berat itu berupa pemecatan? Syarief mengungkapkan tergantung keputusan Dewan Kehormatan Partai. "Macam-macam ya, Kalau menurut saya berat," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah kader Partai Demokrat semisal TGB Zainul Majdi, Soekarwo, Deddy Mizwar menyatakan dukungan kepada Capres Jokowi-Ma'ruf Amin.
TGB dan Soekarwo sendiri telah menyatakan dukungan sebelum Jokowi menunjuk Cawapresnya, Ma'ruf Amin, sementara Deddy Mizwar baru saja bergabung setelah itu. (*)
Baca Berita Aktual Lainnya:Partai Demokrat Santai Tanggapi Kader 'Menyeberang' ke Partai Hanura
Bagikan
Berita Terkait
Survei Charta Politika Sebut 61 Persen Pemilih Jokowi Pilih Ganjar

Survei Algoritma: Masyarakat Puas Kinerja Jokowi, tapi Tak Setuju Pemilu Ditunda

Syarief Hasan Dukung KPK Usut Korupsi Penyaluran Dana Bergulir Fiktif

Pimpinan MPR Harap KTT G20 Selesaikan Krisis Rusia-Ukraina hingga Lingkungan Hidup

Ada Kemunduran Demokrasi di 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin

Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Meningkat di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf
