Saksi Ijazah Palsu Bawa Bukti Amplop Cokelat
Luhung Sapto - Kamis, 28 Mei 2015
Mantan staf administrasi Frans Agung Mulia, Denty Noviani Sari temui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR, Jakarta, Kamis (28/5). (Foto: MerahPutih/Achmad)
MerahPutih, Nasional-Mantan staf administrasi, Denty Noviani Sari menemui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Denty akan melaporkan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh politikus Hanura Frans Agung Mulia Natamenggala, yang tak lain mantan bosnya sendiri.
Denty yang mengenakan baju warna merah tiba di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/5), sekira pukul 13.15 WIB dan langsung masuk ke ruang tunggu MKD tanpa berkata-kata panjang lebar.
Saat disapa awak media yang sudah menantinya, Denty hanya tersenyum.
"Kita datang untuk memberi keterangan, saya membawa bukti," kata Denty sambil menunjukkan amplop berwarna coklat.
Sementara anggota MKD DPR , Hang Ali Saputra mengatakan, MKD akan mendengarkan keterangan Denty.
"Keterangan saudari Denty akan diklarifikasi, kita mau dengar pengaduan dia," katanya. (Mad)
Bagikan
Berita Terkait
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Penggugat Ijazah Palsu Jokowi Ajukan Gugatan Baru, Kuasa Hukum: CLS Hanya Bisa Ditujukan kepada Penyelenggara
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT
