Rugikan Indonesia, KPRI Tolak TPP

MerahPutih Keuangan - Trans Pacific Partnership Agreement (TPP) yang berawal dari perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement) tingkat regional antara Selandia Baru, Cile, Singapura, dan Brunei, pada akhirnya memang menjadi kerja sama yang cukup besar karena mewakili 40 persen kekuatan ekonomi dunia (US$28,1 triliun GDP gabungan).

TPP ini mengikutsertakan lebih dari 792 juta penduduk yang tersebar di Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Cile, Jepang, Malaysia, Peru, Singapura, Vietnam, Kanada dan Selandia Baru.

"TPP menjadi perjanjian perdagangan bebas dengan tujuan liberalisasi berbagai sektor ekonomi, termasuk barang dan jasa, TPP mengatur persoalan lingkungan hidup, perburuhan dan persoalan-persoalan lain yang selama ini sepenuhnya urusan domestik suatu negara. TPP akan berpotensi menghilangkan kemampuan sektor usaha kecil Indonesia, sehingga kami menilai, perjanjian perdagangan bebas ini amat merugikan rakyat Indonesia," ujar Anwar Ma’ruf, Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) dalam rilis yang dikirim kepada merahputih.com, Jumat (20/11).

Begitu berbahayanya TPP bagi kedaulatan dan kemandirian serta tumbuh kembangnya perekonomian Indonesia. Hal ini membuat KPRI akhirnya mengambil sikap.

"Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) menyatakan sikap 1. Batalkan seluruh perjanjian perdagangan bebas yang merugikan rakyat Indonesia; 2. Tolak keinginan Pemerintah Indonesia untuk ikut serta menjadi anggota Trans-Pacific Partnership (TPP); 3. Bangun persatuan dan solidaritas seluruh elemen rakyat untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia." (aka)

BACA JUGA:

1. TPP Tidak Bisa Melindungi Buruh
2. TPP akan Hapus Obat Murah
3. Perjanjian Perdagangan Bebas Dinilai Merugikan Rakyat Indonesia
4. Pertamina Teken Kontrak dengan 11 Produsen BBN
5. Rizal Ramli: Petral Sudah Merugikan Negara Sejak Awal