Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Penetapan tersangka Robertus Robert tak henti-hentinya mengundang kritikan. Banyak kalangan menyebut hal itu sebagai pembungkaman terhadap proses demokrasi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai, tidak bisa semua persoalan diselesaikan dengan proses hukum.
“Secara umum repot kalau semua persoalan diselesaikan secara hukum. Tidak bisa hukum menyelesaikan semua hal," kata Jimly kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/3).
Menurut Jimly, hal ini akan muncul pendapat ketidakadilan dalam penegakkan hukum.
“Di situ timbulah masalah, terasa bahwa pilihan itu tumpul sekali ke atas, tajam sekali ke bawah. Maka berkembang rasa tidak adil dan itu jauh lebih berbahaya ketimbang menyelesaikan satu kasus dua kasus dengan pendekatan hukum,” jelas ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini.
Tidak tertutup kemungkinan, lanjut Jimly, iklim demokrasi Indonesia bakal distigmakan buruk seseorang mengkritik langsung dijebloskan ke penjara.
"Sedikit-sedikit, dianggap ujaran kebencian dan perbuatan tidak menyenangkan," terang Jimly.
"Sepanjang tidak mengancam fisik keselamatan orang, hanya pendapat, biarkan aja sampai yang bersangkutan insaf sendiri, ibaratnya begitu," sesal Jimly .
Sebelumnya, polisi menetapkan Robet sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan menyebar berita bohong yang menyebabkan keonaran.
Robert dijerat Pasal 45 A ayat (2) Jo 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.
Robertus Robet melakukan orasi dalam acara Kamisan di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Robertus menyanyikan mars ABRI, tetapi tidak sesuai liriknya. (Knu)
