Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa rencana pengiriman ribuan personel TNI AD ke Gaza, Palestina, merupakan langkah nyata yang selaras dengan amanat konstitusi dan tradisi diplomasi kemanusiaan Indonesia.
Hal itu disampaikan sebagai respons atas kesiapan Markas Besar Angkatan Darat dalam menyusun kekuatan Brigade perdamaian guna menjaga stabilitas, mengawasi gencatan senjata, serta mempercepat pemulihan wilayah pascakonflik di Timur Tengah tersebut.
"Dengan pengalaman yang dimiliki, Indonesia diharapkan mampu memberikan kontribusi konstruktif sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen kita pada perdamaian," ujar Dave Laksono dalam keterangannya, Kamis (12/2).
Baca juga:
TNI Susun Kriteria Pemilihan Prajurit Dikirim ke Gaza, Beberapa Opsi Disiapkan Buat Perdamaian
Diplomasi Luar Negeri dan Kesiapan Logistik
Kehadiran prajurit TNI di Gaza nantinya tidak bertujuan untuk melakukan konfrontasi militer atau bertempur secara ofensif. Sebaliknya, personel akan menjalankan peran sebagai pasukan penjaga perdamaian (Peacekeepers) yang mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Dave Laksono menekankan bahwa pemerintah wajib menyiapkan segala aspek, mulai dari jalur diplomasi, dukungan logistik, hingga perlindungan menyeluruh bagi setiap prajurit yang bertugas.
Ia juga menambahkan bahwa koordinasi dengan lembaga internasional sangat krusial agar misi ini berjalan sesuai hukum internasional tanpa menimbulkan persepsi keliru.
"Fokus utama adalah memastikan kontribusi Indonesia benar-benar mendukung perdamaian, memberi manfaat nyata bagi rakyat Palestina, dan menjaga kredibilitas bangsa di mata dunia," katanya.
Baca juga:
Aturan Pelibatan TNI Dalam Penanganan Terorisme Belum Diputus, Masih Dirumuskan
Kekuatan Personel dan Alokasi Brigade
Sejalan dengan visi tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memulai tahap persiapan personel.
Meskipun angka pasti masih menunggu arahan resmi dari koordinator misi internasional dan Mabes TNI, estimasi kekuatan yang disiapkan mencapai skala besar demi efektivitas di lapangan.
"Bisa satu brigade, 5.000 sampai 8.000 personel mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi, belum ada kepastian angka sampai sekarang," ungkap Jenderal Maruli Simanjuntak pada Senin (9/2).
Komisi I DPR RI berjanji akan terus mengawal kebijakan ini agar tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan nilai-nilai kemanusiaan universal yang selama ini diperjuangkan Indonesia di kancah global.
