Rezim Jokowi-JK Untungkan Pemilik Modal

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Selasa, 13 Oktober 2015
Rezim Jokowi-JK Untungkan Pemilik Modal

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) mendengarkan penjelasan dari Dirut BEI Tito Sulistio (kiri) di Gedung Bursa Efek Jakarta, Senin (10/8). (Foto Antara/Yudhi Mahatma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com Politik - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla memasuki usia satu tahun. Namun, pemerintahan ini disebut-sebut tidak mempunyai alur komando yang jelas.

Pasalnya, negara dikendalikan banyak orang. Ini dinilai sangat membingungkan bila dibandingan dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meskipun pemerintahan saat itu dijalankan dengan sistem auto pilot.

"Kalau dulu zaman SBY dikatakan negara auto-pilot. Jadi kaya gak ada pilot tapi mesin aja yang gerakkan pesawatnya. Ini sebenarnya masih mendingan karena sistem akan berjalan sesuai dengan alurnya. Tapi pemerintah hari ini republik multi-pilot. Kita tak tahu presiden itu siapa? Apakah Jokowi, Megawati, Luhut Panjaitan, Surya Paloh. Yaa kita tidak tahu," ujar Ketua Bidang Hikmah DPP Ikatan Mahasiswa Muhamadiyyah (IMM) Taufan Putra Revolusi Korompot di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (12/10).

Menurut Taufan, sebenarnya pemerintahan saat ini juga tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Terutama dalam hal kebijakan ekonomi yang beraliran neo-liberal dan hanya menguntungkan para pemilik modal.

"Negara kita punya segalanya tapi hampir tidak punya segala-galanya. Jadi yang diuntungkan hanyalah para pengusaha elite dan pemilik modal," ujar dia.

Taufan menilai, kepemimpinan Jokowi sangat lemah. Oleh karenanya IMM menurut dia, akan terus mengawal pemerintah sekarang dan meluruskan kiblat bangsa yang dinilainya tidak jelas mengarah kemana.

"Jangankan Jokowi, kalau Prabowo yang jadi Presiden dan kebijakannya tidak sesuai, kami tetap akan lawan. Partai apapun yang deklarasi d Istana negara yang mendukung pemerintah ini kita akan lawan" tegasnya.

Dia menambahkan, selain politik gaduh, Indonesia juga menghadapi ekonomi yang tidak terarah dan lemahnya penegakan hukum. "Kita lihat saja revisi UU KPK ini bagaimana ke depannya. Mudah-mudahan KPK ini bisa kita selamatkan dari kepentingan-kepentingan para elite politik yang mungkin terganggu dengan adanya lembaga KPK ini," tandasnya. (mad)

BACA JUGA:

  1. Soal Kabut Asap, Melanie Subono Sindir Jokowi
  2. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Hambat Penerimaan Pajak
  3. Janji Jokowi di Awal Memerintah Belum Terealisasi
  4. Kontras Sebut Pemerintahan Jokowi Sengaja Buka Celah Konflik Agraria
  5. Rieke Diah Pitaloka: Paket Ekonomi Jokowi Abaikan Persoalan Ketenagakerjaan

 

 

 

 

 

 

 

#Kabinet Jokowi-JK #Presiden Jokowi #Joko Widodo #Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Ajak 3 Cucunya Naik MRT Jakarta, Puji AC Tetap Dingin Meski Penumpang Padat
Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengajak tiga cucunya naik MRT Jakarta dari Bundaran HI ke Lebak Bulus. Jokowi memuji fasilitas MRT yang nyaman, bersih, dan AC tetap dingin meski penumpang padat.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 Agustus 2026
Jokowi Ajak 3 Cucunya Naik MRT Jakarta, Puji AC Tetap Dingin Meski Penumpang Padat
Indonesia
Kaesang si Bungsu Jokowi Incar Kursi DPR 2019, Maju Lewat Dapil V Jateng
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep resmi maju Pileg DPR RI 2029 dari Dapil V Jateng. Fokus utama Kaesang adalah menggarap suara dari Kota Solo, basis keluarga Jokowi.
Wisnu Cipto - Minggu, 26 Juli 2026
Kaesang si Bungsu Jokowi Incar Kursi DPR 2019, Maju Lewat Dapil V Jateng
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Minta Prabowo Setop MBG dan Fokus Selesaikan Proyek IKN
Isu tentang MBG dihentikan sedang ramai muncul di sosial media, tapi belum ada satu pun yang terkonfirmasi benar.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Minta Prabowo Setop MBG dan Fokus Selesaikan Proyek IKN
Indonesia
Hakim Duga Roy Suryo Ajukan Praperadilan untuk Tunda Persidangan Pokok Perkara
Hakim menyatakan pengajuan praperadilan setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan merupakan penyalahgunaan prosedur hukum.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Hakim Duga Roy Suryo Ajukan Praperadilan untuk Tunda Persidangan Pokok Perkara
Indonesia
Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo karena Dianggap tak Relevan
Hakim menilai permohonan tersebut sudah tidak lagi relevan karena perkara pokok telah lebih dahulu dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo karena Dianggap tak Relevan
Indonesia
Jokowi Kumpulkan Alumni Fakultas Kehutanan UGM, Persiapan Jadi Saksi Sidang
Pertemuan Jokowi dengan delapan teman tersebut berlangsung tertutup selama satu jam. Tak lama kemudian, Jokowi mengajak temannya tersebut makan siang keluar rumah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Jokowi Kumpulkan Alumni Fakultas Kehutanan UGM, Persiapan Jadi Saksi Sidang
Indonesia
Nasib Tersangka Kasus Hoaks Ijazah Jokowi, Roy Suryo, Ditentukan Hari Ini
Sidang kali ini beragendakan pembacaan putusan terkait gugatan Roy Suryo mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Nasib Tersangka Kasus Hoaks Ijazah Jokowi, Roy Suryo, Ditentukan Hari Ini
Indonesia
Pinjak Kepala Kerbau di Lampung Disalahartikan Injak Banteng, Jokowi: jangan Ditarik ke Ranah Politik
Mantan Wali Kota Solo ini meminta agar penghargaan ini tidak ditarik ke ranah politik. Karena jika ditarik ke ranah politik, itu bisa disalahartikan.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Pinjak Kepala Kerbau di Lampung Disalahartikan Injak Banteng, Jokowi: jangan Ditarik ke Ranah Politik
Indonesia
Jelang Sidang Kedua dr Tifa Ijazah Palsu, Jokowi: Jika Diminta Majelis Hakim, Saya akan Hadir
Jika persidangan mengharuskan datang, Jokowi akan hadir dan menunjukkan ijazah asli miliknya.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Jelang Sidang Kedua dr Tifa Ijazah Palsu, Jokowi: Jika Diminta Majelis Hakim, Saya akan Hadir
Indonesia
Setelah Lampung, Jokowi Safari Politik di Kandang Banteng Jateng
Kesiapan organisasi hingga tingkat desa juga menjadi modal bagi partai untuk menyambut kunjungan Jokowi ke berbagai daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Setelah Lampung, Jokowi Safari Politik di Kandang Banteng Jateng
Bagikan