Rezim Jokowi-JK Untungkan Pemilik Modal

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Selasa, 13 Oktober 2015
Rezim Jokowi-JK Untungkan Pemilik Modal

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) mendengarkan penjelasan dari Dirut BEI Tito Sulistio (kiri) di Gedung Bursa Efek Jakarta, Senin (10/8). (Foto Antara/Yudhi Mahatma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com Politik - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla memasuki usia satu tahun. Namun, pemerintahan ini disebut-sebut tidak mempunyai alur komando yang jelas.

Pasalnya, negara dikendalikan banyak orang. Ini dinilai sangat membingungkan bila dibandingan dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meskipun pemerintahan saat itu dijalankan dengan sistem auto pilot.

"Kalau dulu zaman SBY dikatakan negara auto-pilot. Jadi kaya gak ada pilot tapi mesin aja yang gerakkan pesawatnya. Ini sebenarnya masih mendingan karena sistem akan berjalan sesuai dengan alurnya. Tapi pemerintah hari ini republik multi-pilot. Kita tak tahu presiden itu siapa? Apakah Jokowi, Megawati, Luhut Panjaitan, Surya Paloh. Yaa kita tidak tahu," ujar Ketua Bidang Hikmah DPP Ikatan Mahasiswa Muhamadiyyah (IMM) Taufan Putra Revolusi Korompot di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (12/10).

Menurut Taufan, sebenarnya pemerintahan saat ini juga tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Terutama dalam hal kebijakan ekonomi yang beraliran neo-liberal dan hanya menguntungkan para pemilik modal.

"Negara kita punya segalanya tapi hampir tidak punya segala-galanya. Jadi yang diuntungkan hanyalah para pengusaha elite dan pemilik modal," ujar dia.

Taufan menilai, kepemimpinan Jokowi sangat lemah. Oleh karenanya IMM menurut dia, akan terus mengawal pemerintah sekarang dan meluruskan kiblat bangsa yang dinilainya tidak jelas mengarah kemana.

"Jangankan Jokowi, kalau Prabowo yang jadi Presiden dan kebijakannya tidak sesuai, kami tetap akan lawan. Partai apapun yang deklarasi d Istana negara yang mendukung pemerintah ini kita akan lawan" tegasnya.

Dia menambahkan, selain politik gaduh, Indonesia juga menghadapi ekonomi yang tidak terarah dan lemahnya penegakan hukum. "Kita lihat saja revisi UU KPK ini bagaimana ke depannya. Mudah-mudahan KPK ini bisa kita selamatkan dari kepentingan-kepentingan para elite politik yang mungkin terganggu dengan adanya lembaga KPK ini," tandasnya. (mad)

BACA JUGA:

  1. Soal Kabut Asap, Melanie Subono Sindir Jokowi
  2. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Hambat Penerimaan Pajak
  3. Janji Jokowi di Awal Memerintah Belum Terealisasi
  4. Kontras Sebut Pemerintahan Jokowi Sengaja Buka Celah Konflik Agraria
  5. Rieke Diah Pitaloka: Paket Ekonomi Jokowi Abaikan Persoalan Ketenagakerjaan

 

 

 

 

 

 

 

#Kabinet Jokowi-JK #Presiden Jokowi #Joko Widodo #Jokowi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Larangan itu disebut terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu yang menimpa Jokowi.
Dwi Astarini - Senin, 01 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Indonesia
Disebut Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi: Semua yang Tidak Baik Dikaitkan dengan Saya
Jokowi disebut pernah meresmikan bandara ilegal. Namun, ia menegaskan tidak pernah meresmikan bandara tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 28 November 2025
Disebut Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi: Semua yang Tidak Baik Dikaitkan dengan Saya
Indonesia
Polda Metro Terima Aduan Roy Suryo, Gelar Perkara Khusus atas Kasus Hoax Ijazah Jokowi
Polda Metro menerima aduan Roy Suryo. Polisi pun segera menggelar perkara khusus dalam kasus hoaks ijazah Jokowi.
Soffi Amira - Jumat, 28 November 2025
Polda Metro Terima Aduan Roy Suryo, Gelar Perkara Khusus atas Kasus Hoax Ijazah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
ANRI menegaskan tidak berwenang untuk meminta dokumen yang bakal diarsipkan. ?
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bobby Nasution Sebut Hanya Iblis yang Tak Bisa Dipanggil Penegak Hukum
Bobby Nasution viral di medsos karena pernyataan menyinggung ke aparat. Cek kebenaran infonya!
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Bobby Nasution Sebut Hanya Iblis yang Tak Bisa Dipanggil Penegak Hukum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Roy Suryo Akhirnya Akui Keaslian Ijazah dan Meminta Maaf kepada Jokowi
Akun TikTok 'Voxa File Media' menyebut Roy Suryo mengaku keliru soal ucapannya menuding ijazah Jokowi palsu dan meminta meminta maaf.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Roy Suryo Akhirnya Akui Keaslian Ijazah dan Meminta Maaf kepada Jokowi
Indonesia
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Jokowi merefleksi satu dekade pembangunan Indonesia sekaligus peta jalan menuju intelligence economy, ekonomi berbasis kecerdasan, babak baru persaingan global.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dana Bansos Rp 500 Triliun Dipakai untuk Bayar Buzzer Kampanye Buat Jokowi
Beredar informasi yang menyebut dana Bantuan Sosial senilai Rp 500 triliun diisukan dipakai untuk membayar Buzzer dan kampanye pro Jokowi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 22 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Dana Bansos Rp 500 Triliun Dipakai untuk Bayar Buzzer Kampanye Buat Jokowi
Bagikan