Revisi UU MD3 Disahkan DPR, Dahnil Anzar Kirim Kritik

MerahPutih.com - Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar menilai disahkannya revisi UU MD3 oleh DPR merupakan bentuk baru otoritarian lembaga perwakilan rakyat.

Sebab, dalam revisi itu DPR menambahkan sejumlah pasal yang dinilai dapat mengkebiri kritisisme rakyat terhadap lembaga tersebut. Revisi UU MD3 sendiri disahkan lewat rapat paripurna DPR, Senin (12/2) kemarin.

"Ada pasal dimana DPR mendapatkan tiga kuasa tambahan, yakni pemanggilan paksa dalam rapat DPR, imunitas, dan bisa mengkriminalisasi penghinaan terhadap DPR," kata Dahnil melalui siaran persnya, Selasa (13/2).

Ketiga pasal tersebut adalah pasal 73 mengenai mekanisme pemanggilan paksa dengan bantuan polisi, tambahan pasal 122 mengenai langkah hukum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada siapa pun yang merendahkan DPR dan anggota DPR, serta tambahan pasal 245 pemanggilan dan permintaan keterangan penyidik kepada DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD.

"Bagi Saya UU MD3 dengan 3 tambahan pasal tersebut, menyeret Indonesia Ke era kegelapan demokrasi, ternyata Politisi kita ingin berkuasa Tanpa batas, bahkan mau mempersulit proses hukum dan memperoleh kekebalan hukum, dan anti kritik," ujarnya.

Menurut Dahnil, dengan UU MD3 ini membuktikan watak otoritarian menjadi virus yang menyebar dan menjangkit semua Politisi yang memiliki kekuasaan.

"DPR dan Parpol Bagi Saya kehilangan otoritas moral untuk bicara Demokrasi serta Hak masyarakat Sipil yang ada didalamnya, Karena Mereka secara Berjamaah 'membunuh' Demokrasi yang Sudah dibangun sejak reformasi lalu," kata dia.

Karenanya, dia menyerukan agar publik tidak boleh berdiam diri, hak-hak dasar kita akan dengan mudah dirampas mereka yang ingin memiliki kekuasaan tanpa batas, dan ingin memperoleh kekebalan hukum serta mengendalikan hukum tersebut.

"Saya akan memerintahkan seluruh Kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak memilih Partai Politik yang telah menyeret Indonesia Ke era kegelapan Demokrasi dan hukum tersebut," pungkas Dahnil. (Fdi)