Ratusan Personel Brimob dari Luar Kota Siap Amankan Demo Buruh Freeport

Sebanyak 101 personel Brimob Polda Riau sudah tiba di Timika pada Minggu (30/4) pagi. Rencananya, akan datang lagi ke Timika tambahan pasukan Brimob dari Polda Bangka Belitung satu SSK, Brimob Polda Jambi satu SSK, Brimob Polda Sulawesi Utara dua SSK, Brimob Polda Sulawesi Tenggara dua SSK, dan Brimob Polda Jawa Timur lima SSK.

Rencana mogok karyawan PT Freeport yang akan diikuti oleh karyawan perusahaan-perusahaan subkontraktor Freeport kemungkinan besar akan terealisasi, mengingat manajemen perusahaan dan pihak serikat pekerja gagal mencapai kata sepakat dalam pertemuan yang difasilitasi Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang di Hotel Rimba Papua, Timika, pada Sabtu (29/4) hingga Minggu (30/4) dini hari.

Sebelumnya, karyawan PT Freeport Indonesia akan melakukan aksi mogok menyusul perundingan lanjutan Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia dengan manajemen perusahaan hingga Minggu (30/4) dini hari menemui jalan buntu.

Perundingan di Hotel Rimba Papua Timika, Sabtu (29/4) itu difasilitasi oleh Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang. Kedua belah pihak tetap bertahan pada pendirian masing-masing.

Pihak Serikat Pekerja menghendaki agar karyawan yang selama ini tidak masuk kerja atau berada di Timika agar bisa kembali bekerja tanpa Pemutusan Hubungan Kerja/PHK.

Namun, pihak manajemen PT Freeport tidak bisa menjamin tidak akan ada PHK bagi karyawan-karyawan yang melakukan pelanggaran berulang-ulang dan sebelumnya telah diberikan sanksi peringatan, terutama bagi karyawan yang terbukti melakukan intimidasi dan pengancaman kepada rekan mereka yang masih bekerja.

Pemkab Mimika akhirnya menerbitkan rekomendasi yang berisi tiga poin.

Pertama, diimbau kepada karyawan yang sedang berada di Timika agar segera kembali bekerja seperti biasa sambil menunggu dialog antara manajemen PT Freeport dengan pihak PUK SP-KEP SPSI yang sedang difasilitasi oleh pemerintah.

Kedua, dengan belum adanya kesepakatan pada point ketiga antara manajemen PT Freeport dengan PUK SP-KEP SPSI agar kedua belah pihak menyelesaikan secara internal dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan serta mengacu pada PKB-PHI 2015-2017.

Ketiga, kedua belah pihak harus menahan diri untuk melakukan hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Rekomendasi ini keluar karena kita belum menemukan titik kesepakatan pada point nomor tiga. Walaupun hati kecil saya sangat sedih karena kita telah berunding selama dua hari, tapi sangat disayangkan kita belum ada kesepakatan," ujar Bassang.

Sumber: ANTARA

Berita terkini terkait Freeport baca juga di: 1.000 Personel TNI/Polri Siaga Amankan Freeport