Raker Menteri KKP dengan Komisi IV DPR Bahas Pagar Laut Pesisir Tangerang

Didik SetiawanDidik Setiawan - Kamis, 23 Januari 2025
Raker Menteri KKP dengan Komisi IV DPR Bahas Pagar Laut Pesisir Tangerang

Merahputih.com - Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Rapat kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR tersebut membahas terkait pagar laut misterius di pesisir Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten yang membentang sepanjang 30 KM. Sebelumnya Menteri KKP bersama Ketua Komisi IV DPRSiti Hediati Soeharto meninjau langsung pembongkaran pagar laut oleh TNI AL dan Jajaran KKP. Pagar laut tersebut nantinya akan dibersihkan selama 10 hari dan bambu pagar laut dijadikan barang bukti hukum.

Komisi IV DPR akan membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk menyelesaikan kasus pagar laut yang tersebar di beberapa perairan. Anggota Komisi IV Slamet mengatakan Panja ini akan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pihak yang berwenang untuk menangani permasalahan ini. (MP/Didik Setiawan).

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Suasana rapat kerja Menteri KKP dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Suasana rapat kerja Menteri KKP dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono (tengah) sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono (tengah) sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono (tengah) saat mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono (tengah) saat mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto saat memimpin rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto saat memimpin rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono (kiri) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono (kiri) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono saat menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono saat menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto memimpin rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto memimpin rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
#KKP #DPR #Pagar Laut Tangerang
Ditulis Oleh

Didik Setiawan
"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Indonesia
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Harus ada langkah konkret, mulai dari pengembangan kurikulum adaptif, pelatihan guru, penyediaan materi ajar, hingga kampanye kesadaran publik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Indonesia
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Program transmigrasi tidak boleh lagi dipandang sebatas perpindahan penduduk dari wilayah padat ke daerah yang masih jarang penduduk.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Indonesia
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Yahya tetap memberikan dukungan agar program ini terus berjalan bagi kelompok prioritas lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Indonesia
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Selain masalah teknis kendaraan, pengawasan terhadap sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Bagikan