Raker Menteri KKP dengan Komisi IV DPR Bahas Pagar Laut Pesisir Tangerang

Didik SetiawanDidik Setiawan - Kamis, 23 Januari 2025
Raker Menteri KKP dengan Komisi IV DPR Bahas Pagar Laut Pesisir Tangerang

Merahputih.com - Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Rapat kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR tersebut membahas terkait pagar laut misterius di pesisir Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten yang membentang sepanjang 30 KM. Sebelumnya Menteri KKP bersama Ketua Komisi IV DPRSiti Hediati Soeharto meninjau langsung pembongkaran pagar laut oleh TNI AL dan Jajaran KKP. Pagar laut tersebut nantinya akan dibersihkan selama 10 hari dan bambu pagar laut dijadikan barang bukti hukum.

Komisi IV DPR akan membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk menyelesaikan kasus pagar laut yang tersebar di beberapa perairan. Anggota Komisi IV Slamet mengatakan Panja ini akan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pihak yang berwenang untuk menangani permasalahan ini. (MP/Didik Setiawan).

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Suasana rapat kerja Menteri KKP dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Suasana rapat kerja Menteri KKP dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono (tengah) sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono (tengah) sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono (tengah) saat mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono (tengah) saat mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto saat memimpin rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto saat memimpin rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono (kiri) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono (kiri) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono saat menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono saat menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto memimpin rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto memimpin rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
#KKP #DPR #Pagar Laut Tangerang
Ditulis Oleh

Didik Setiawan
"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Indonesia
Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang "Hasil Uji Baik”
DPR menegur keras Pertamina usai viral pengendara di Jawa Timur alami motor brebet setelah isi Pertalite. DPR desak audit mutu dan transparansi hasil uji BBM.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang
Indonesia
Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
Gerindra memastikan Rahayu Saraswati yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto tetap menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Komisi VIII meminta pemerintah memastikan dua syarikah penyedia layanan haji yang ditunjuk memperbaiki kinerja dan menyerahkan seluruh dokumen kontraktual
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Indonesia
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
UU ASN membagi ASN menjadi PNS dan PPPK
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
Indonesia
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad dukung usulan PPPK diangkat jadi PNS, dinilai beri kepastian, kesejahteraan, dan karier yang lebih baik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Indonesia
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Beberapa isu utama revisi UU Sisdiknas yang menjadi sorotan Fikri meliputi kodifikasi undang-undang, penegasan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Indonesia
Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
Hetifah juga meminta pemerintah memperhatikan dampak implementasinya terhadap kurikulum yang sudah padat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
Bagikan