Putri Megawati Lantik Pengganti Anak Sulung Amien Rais di DPR

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 19 Agustus 2021
Putri Megawati Lantik Pengganti Anak Sulung Amien Rais di DPR

Hanafi Rais (ANT)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pelantikan anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW) atas nama Ibnu Mahmud Bilalludin dari PAN Daerah Pemilihan (Dapil) DI Yogyakarta menggantikan Hanafi Rais, dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/8).

Puan memandu membacakan sumpah masa jabatan anggota DPR RI pengganti Hanafi didampingi para Wakil Ketua DPR RI. Hanafi yang juga putra sulung pendiri PAN Amien Rais itu, mundur dari anggota DPR RI sejak Mei 2021.

Baca Juga

Anak Sulung Amien Rais Mundur dari PAN di Atas Materi Rp6.000

"Sebelum memangku jabatan anggota DPR RI, saudara wajib disumpah menurut agama Islam. Apakah saudara bersedia disumpah menurut agama Islam," tutur Puan, yang juga putri sulung Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu, dilansir Antara.

Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR Jakarta. (HO DPR)
Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR Jakarta. (HO DPR)

Lalu dijawab "bersedia" oleh Ibnu Mahmud. PAW anggota DPR RI Ibnu Mahmud Bilalludin dari PAN Dapil DI Yogyakarta menjabat sebagai anggota dewan yang terhormat hingga 2024 nanti.

Diketahui, Hanafi Rais, yang meraup 171.316 suara di Pileg 2019, mengundurkan diri dari keanggotaan DPR dan dari kepengurusan Partai Amanat Nasional pada Mei 2020 lalu. Putra salah satu pendiri PAN, Amien Rais, itu tak menjelaskan secara rinci alasannya mundur dari Dewan dan kepengurusan partai.

Hanafi hanya mengatakan, setelah kongres PAN pada Februari 2020, ia memiliki harapan PAN bisa menegakkan prinsip keadilan, menjaga keutuhan, dan kebersamaan kader. Hanafi mengaku sudah berupaya mewujudkan hal tersebut.

hanafi dan amien
Hanafi Rais (kiri) dan ayahnya Amien Rais (tengah). Foto: antaranews

Namun menurutnya, PAN kini konformis dengan kekuasaan. "Bukan sikap yang adil di saat banyak kader dan simpatisan menaruh harapan PAN menjadi antitesis dari pemegang kekuasaan," tulis Hanafi Rais dalam surat pengunduran dirinya ketika itu.

Kongres PAN pada Februari 2020 lalu yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara, diwarnai kericuhan. Para pendukung Mulfachri Harahap, calon ketua umum yang disokong Amien Rais, dan Zulkifli Hasan berselisih di arena kongres. Kongres itu kembali memenangkan calon inkumben Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN periode 2020-2025. (*)

Baca Juga:

Pengamat: Amien Rais Bernafsu Bangun Politik Dinasti

#PAN #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Indonesia
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Suasana Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Berita Foto
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Penetapan ketua Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Indonesia
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Pimpinan DPR gempar usai beredarnya draf pemakzulan Wapres Gibran berpelat NasDem. Saan Mustopa janji cek keaslian surat!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Berita Foto
Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 Sebesar Rp98,46 Juta
Rapat penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 07 Oktober 2026
Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 Sebesar Rp98,46 Juta
Indonesia
Pembahasan DIM RUU Perampasan Aset Bakal Dimulai 10 November 2026, 15 Desember Sudah Disahkan
sejak September 2025, Komisi III DPR telah menyusun draf dan naskah akademik RUU tersebut dengan melibatkan partisipasi publik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Pembahasan DIM RUU Perampasan Aset Bakal Dimulai 10 November 2026, 15 Desember Sudah Disahkan
Bagikan