Pusat Koordinasi Pemantauan Gencatan Senjata Bakal Berkantor di Isreal, Komite Teknokrat Bakal Kelola Gaza
Ilustrasi Jalur Gaza tinggal puing-puing akibat serbuan Israel sejak Oktober 2023. /ANTARA/Anadolu/py
MerahPutih.com - Presiden AS Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani dokumen komprehensif mengenai gencatan senjata di Gaza di saksikan berbagai kepala negara dan pemerintah dan Lembaga tinggi dunia, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Dengan kesepakatan tersebut, pusat koordinasi untuk memantau pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza akan mulai beroperasi dalam beberapa hari ke depan
Dilansir ABC News, mengutip dua pejabat AS, media itu menyebutkan bahwa pusat koordinasi tersebut akan dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) dan berbasis di Israel. Seorang letnan jenderal AS yang identitasnya belum diumumkan akan menjadi kepalanya.
Pusat koordinasi itu tidak akan ditempatkan di pangkalan militer Israel guna menjamin keterbukaan bagi perwakilan negara-negara lain yang terlibat dalam upaya rekonstruksi Gaza.
Baca juga:
Berdasarkan kesepakatan itu, gerakan perlawanan Palestina, Hamas, harus membebaskan 20 sandera terakhir yang masih hidup dan ditahan sejak 7 Oktober 2023.
Kantor Media Tahanan Palestina menyebutkan bahwa Israel telah membebaskan 1.718 tahanan Palestina di Gaza serta 250 narapidana yang menjalani hukuman panjang.
Rencana perdamaian di Jalur Gaza yang terdiri atas 20 poin itu diumumkan oleh Trump pada 29 September lalu.
Dokumen tersebut menyerukan penghentian segera pertempuran dengan syarat pembebasan seluruh sandera dalam waktu 72 jam setelah kesepakatan tercapai.
Rencana itu juga menegaskan bahwa Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan Gaza.
Pengelolaan wilayah kantong itu akan diserahkan kepada komite teknokrat di bawah pengawasan badan internasional yang dipimpin oleh Trump.
Sementara itu, Prancis akan bekerja sama dengan Mesir untuk menggelar konferensi internasional mengenai rekonstruksi Gaza dan bekerja sama dengan mitra lainnya dalam membentuk pasukan penjaga stabilitas di bawah mandat PBB.
Saat berpidato di hadapan Majelis Nasional, Rabu, Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menggambarkan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang dicapai pekan lalu sebagai “sebuah langkah penting,” namun memperingatkan bahwa “hal itu masih rapuh.”
“Gaza masih belum damai,” tegasnya. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
8 Negara Muslim Termasuk Indonesia Desak Israel Buka Gerbang Rafah 2 Arah
Presiden Lebanon Utamakan Bahasa Negosiasi Ketimbang Perang Hadapi Israel
Disidang dalam Kasus Korupsi, Benjamin Netanyahu Minta Pengampunan dari Presiden Israel
Israel 591 Kali Langgar Gencatan Senjata Sejak 10 Oktober, Tewaskan 357 Warga Palestina
Paus Leo Serukan Pembentukan Negara Palestina sebagai Jalan Damai
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Resmi Tetapkan Pulau Galang Riau untuk Dijadikan ‘Rumah Sementara’ Rakyat Gaza Palestina yang Jadi Korban Perang
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
'Jacir's Palestine 36' Resmi Jadi Utusan Palestina, Berkompetisi di Film Fitur Internasional di Oscar 2026
Empat Syarat Wajib Jenderal Bintang Tiga Pimpin Misi Gaza, Apa Saja?
Panglima TNI Seleksi Jenderal Bintang Tiga Pimpin Pasukan Perdamaian ke Gaza