PT KAI Lakukan Rekayasa di Stasiun Manggarai Urai Kepadatan Penumpang Saat Pelantikan Presiden

MerahPutih.com - Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 pada Minggu (20/10) di Gedung MPR/DPR RI Jakarta.

Setelah itu, Prabowo dan Gibran direncanakan ke Istana Kepresidenan untuk mengikuti prosesi pisah sambut dengan Presiden 2014-2019 dan 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi). Ribuan orang dikabarkan akan memadati jalur Sudirman -Thamrin dan beberapa titik lainnya.

PT Kereta Computer Indonesia (KAI Commuter) membuat jalur khusus bagi difabel, ibu hamil dan lansia di stasiun-stasiun saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10).

Jalur khusus tersebut dibuat agar penumpang tersebut tidak kesulitan menghadapi kepadatan penumpang yang berpotensi terjadi.

Baca juga:

Sejumlah Pimpinan dan Wakil dari Beberapa Negara Tiba di Indonesia Jelang Pelantikan Presiden RI

"Kami membuat jalur khusus untuk mereka sehingga mereka tidak terjebak nanti dalam keramaian atau kepadatan penumpang, jika memang nanti penumpangnya akan sangat padat," kata Vice President (VP) Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus di Jakarta pada Sabtu.

Ia meminta masyarakat yang datang dari arah Bogor agar tidak turun di Stasiun Manggarai.

"Bisa di stasiun sebelahnya, itu imbauan kami. Jangan memaksakan diri, misalnya, harus turun di Stasiun Manggarai, bisa di stasiun dekat Manggarai, misalnya Stasiun Cikini," kata Joni.

Secara khusus untuk mengantisipasi kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai, Joni membuka kemungkinan merekayasa pemberhentian di Stasiun Manggarai.

"Nanti akan evaluasi itu, kalau memang nanti, misalnya, dibutuhkan rekayasa bahwa itu harus kita langsungkan, misalnya, nanti kita akan sampaikan lagi," kata Joni.

Baca juga:

Jadwal Pesta Rakyat Pelantikan Prabowo-Gibran, Dimeriahkan J-Rocks hingga RAN

Ia menegaskan, jika kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai terjadi, PT KAI akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk merekayasa pemberhentian.

"Tapi nanti kalau memang ada, ini kita kolaborasi. Kalau ada arahan lebih lanjut, misalnya dari kementerian Perhubungan atau arahan lanjut dari pihak yang berwenang, itu akan menjadi pertimbangan kita," katanya. (*)