Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan keadilan belum hadir di wilayah Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.
Sudah empat tahun lebih menjabat, Gubernur Anies Baswedan belum juga membuat sejumlah fasilitas yang dibutuhkan warga kawasan kepulauan tersebut.
Anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana menyayangkan pembangunan yang selama ini belum berpihak pada masyarakat Kepulauan Seribu, yang kesejahteraannya masih tertinggal jauh dari wilayah DKI Jakarta lainnya.
Baca Juga:
Kunjungan Wisata ke Kepulauan Seribu Kembali Dibuka
William berharap, di tahun terakhir masa jabatan Anies Baswedan ini, ada upaya untuk mengakselerasi pembangunan di Kepulauan Seribu.
"Khususnya terkait lapangan pekerjaan, transportasi laut antar-pulau, ketersediaan rumah susun, dan lahan makam,” papar William melalui keterangan tertulisnya, Selasa (30/11).
William juga menyoroti Gubernur Anies terkait persiapan masa transisi pengelolaan air bersih di Jakarta oleh PAM Jaya pasca-berakhirnya kontrak dengan Aetra dan Palyja.
“Pengelolaan aset dan manajerial penyediaan air bersih harus dibenahi mengingat target RPJMD dari cakupan air bersih adalah 73 persen dan saat ini kita masih di angka 64 persen,” ujar William.
Baca Juga:
Bupati Tunggu Rekomendasi Kemenparekraf Buka Wisata Kepulauan Seribu
Selain itu, William kembali menagih revisi feasibilities study penyelenggaraan Formula E yang sudah diamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan juga kejelasan penggunaan commitment fee senilai total Rp 560 miliar.
“Fraksi PSI juga memberikan catatan terhadap pengelolaan aset daerah terutama aset tanah yang selama ini belum memiliki pencatatan yang transparan,” ucap WIlliam. (Asp)
Baca Juga:
Anak Buah Anies Bersurat ke Sandi Minta Wisata Kepulauan Seribu Dibuka
