PSI Sebut Anies Tak Bertanggung Jawab Ungkap Hasil Audit Formula E

MerahPutih.com - Anies Baswedan telah berpamitan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Minggu (16/10). Anies digantikan oleh Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Setelah pamitan, Anies Baswedan dianggap tak bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formula E yang digelar pada 4 Juni 2022 lalu. Sebab hingga masa jabatan selesai, Anies tak memberikan hasil audit event internasional itu ke publik.

Terlebih, masyarakat dan juga dewan Kebon Sirih menunggu hasil audit terhadap Jakarta E-Prik ini. Mengingat ada uang rakyat yang keluar sebesar Rp 360 miliar untuk membayar commitment fee.

Baca Juga:

Heru Janji Lanjutkan Program Anies di DKI

"Ini sangat memalukan, tidak bertanggung jawab. Anies sendiri tidak berani mempertanggungjawabkan keuangan Formula E," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak di Jakarta, Senin (17/10).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini pun menyayangkan sikap Anies ketika menjabat sebagai Gubernur DKI, yang mana dia tidak mau menjelaskan secara rinci terkait Formula E pada dewan.

"Menghindari penggunaan hak interpelasi legislatif yang dijamin UU dengan melakukan tindakan inkonstitusional lewat perjamuan makan malam politik," papar dia.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Bus Relawan Anies Terperosok ke Semak-semak

Ia pun menilai, kondisi ini diperburuk oleh Partai NasDem yang mengatakan kriminalisasi sewaktu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan tugasnya memeriksa kasus Formula E.

"Ada lagi advokat yang tidak menghargai hukum, dengan status TGUPP. Masa depan KPK dipertaruhkan oleh NasDem dengan pernyataannya. Proses di internal KPK terlalu dicampuri NasDem dan media tertentu," ungkap Gilbert.

Menurut dia lagi, mestinya dana Formula E yang habis lebih dari ratusan miliar bisa dipakai untuk bantuan warga. Sebab sampai saat ini, Jakarta masih diterpa COVID-19 di mana ekonomi melemah.

"Sebenarnya bukan hanya KPK yang korban. Lebih menyedihkan warga DKI yang kehilangan sia-sia sekitar Rp 830 m lalu akhirnya kehilangan kesempatan untuk bantuan UMKM, perumahan layak huni, normalisasi sungai dan hal prioritas lainnya," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Perpisahan, Anies Baswedan Diteriaki "Presiden" saat Tiba di Balai Kota