PSI Pertanyakan Kesiapan Anies atas Lonjakan Kasus Varian COVID-19 India

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 04 Mei 2021
PSI Pertanyakan Kesiapan Anies atas Lonjakan Kasus Varian COVID-19 India

Pasien COVID-19 dinyatakan sembuh. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan kesiapan Gubernur Anies Baswedan untuk mengantisipasi lonjakan kasus setelah varian COVID-19 dari India dan Afrika Selatan terdeteksi di Jakarta.

Ketua Fraksi PSI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, Anies tidak boleh lagi kecolongan dan harus memperketat pengawasan agar tidak terjadi tsunami kenaikan kasus seperti terjadi di India.

"COVID-19 benar-benar tidak bisa diremehkan dan perlu langkah antisipasi yang tepat agar kenaikan kasus tidak semakin besar," ujr Idris di Jakarta, Selasa (4/5).

Baca Juga:

Perpanjang PPKM Mikro, Anies Izinkan Warga Salat Id di Ruang Terbuka

Tidak hanya tempat-tempat umum, pengawasan harus dimulai di lingkungan terkecil dengan melibatkan satgas COVID-19 di tingkat RW bahkan RT, termasuk penguatan 3T (testing, tracing, dan treatment).

Menurut Idris, pengecekan protokol kesehatan juga perlu dilakukan di tempat-tempat rawan kerumunan, seperti pasar kaget takjil, masjid di mana berlangsung salat tarawih, dan tempat buka puasa khususnya di warung-warung.

“Masyarakat yang lengah perlu diingatkan kembali. Satgas harus siaga pada masa rawan kerumunan yakni jelang berbuka dan tarawih, karena masih banyak terjadi acara buka puasa bersama,” jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) saat meninjau Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (2/5). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) saat meninjau Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (2/5). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

Idris pun mempertanyakan kelanjutan jam malam kawasan zona merah yang tertera pada Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 23 Tahun 2021 yang hingga kini belum dijelaskan aturan detailnya.

"Kita harus terus berupaya menjaga dan melindungi warga. Aturan dalam PPKM mikro RT/RW dijalankan dan diberikan sanksi jika ada pelanggaran, jangan hanya sekadar aturan tertulis tanpa penerapan,” pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Minta Ketegasan Anies dan TNI-Polri Soal Pencegahan COVID-19

#COVID-19 #Anies Baswedan #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Indonesia
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Hal ini disampaikan Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, yang juga menjelaskan ada politisi yang rela meninggalkan jabatan strategis di parlemen demi bergabung.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Bagikan