PSI: Anies Harus Adil Berikan Tunjangan bagi Pegawai Pemprov DKI

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan untuk berlaku adil dalam memberikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) pegawai negeri sipil (PNS) lingkungan Pemprov DKI.

Pasalnya, anggota DPRD DKI Fraksi PSI August Hamonangan menerima kabar bahwa pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Dinas Kominfo akan mendapatkan tunjangan penuh. Padahal diberitakan sebelumnya, tunjangan ASN DKI dipotong karena pendapatan pajak daerah jeblok akibat corona.

Baca Juga:

Gugus Tugas Nasional Hadirkan Dua Mobile Combat COVID-19 di Jawa Timur

"Pekerjaan mereka tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi," kata August di Jakarta, Rabu (27/5).

Bahkan, lanjut dia, ada kabar menjelang Lebaran Idulfitri 2020 kemarin anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) mendapatkan THR, sedangkan para PNS tidak. Pembayaran THR bagi anggota TGUPP telah telah beredar di medsos.

"Jangan sampai ada kesan Pak Gubernur pilih kasih dalam memberikan tunjangan penghasilan," jelas August.

August menyayangkan Pemda DKI belum memiliki mekanisme yang baku untuk mengatur besaran tunjangan pegawai.

"Pemberian tunjangan harus adil agar tidak timbul kecemburuan dan kecurigaan di antara pegawai. Saya kira para PNS legowo jika tunjangan 100 persen diberikan kepada tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien COVID-19," ucapnya.

Selain itu, August menerangkan, pemberian tunjangan yang lebih besar juga bisa diberikan bagi para pegawai yang benar-benar berpeluh keringat bekerja di lapangan untuk mengatasi pandemi.

"Misalnya pegawai Kelurahan, Kecamatan, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Satpol PP, dan Dinas Perhubungan (Dishub)," tutupnya.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Fokus Tangani Dampak Sosial Ekonomi akibat COVID-19

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Chaidir menyatakan tunjangan PNS dipotong karena buruknya realisasi pendapatan akibat pandemi COVID-19.

Kebijakan ini juga mengikuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. (Asp)

Baca Juga:

Jokowi Ingin 'New Normal' Segera Disosialisasikan