Andika Pratama
MerahPutih.com - Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memerlukan audit keuangan guna meminimalisir pembengkakan biaya yang tengah terjadi.
"Proyek (ini) masalahnya hanya di keuangan, yaitu menunggu Penyertaan Modal Negara (PMN) dan perlu audit juga tentunya," ucap pengamat transportasi Djoko Setijowarno dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/11).
Baca Juga
Djoko menilai, pembengkakan biaya pembangunan proyek infrastruktur kereta api merupakan hal yang biasa terjadi.
Menurut dia, pandemi COVID-19 menjadi faktor penting terganggunya arus kas alias cash flow para perusahaan yang menjadi anggota konsorsium proyek tersebut.
Oleh sebab itu, Djoko menyarankan agar para pemangku kepentingan untuk lebih teliti dalam kajian, khususnya dalam hal keuangan.
"Dimulai dari SDM yang digunakan harus lebih efisien. Kalau dulu manajemennya baru semua, sekarang SDM oleh PT Kereta Api berarti penghematan di sisi SDM jadi bisa mengurangi pembengkakan," katanya.
Seperti diketahui, proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun mencapai kurang lebih Rp 27,09 triliun.
Meskipun demikian, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bakal menyuntikan dana sebesar Rp 4,3 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebagai kebutuhan pemenuhan ekuitas dasar. (Asp)
Baca Juga
