Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pada tahun ini sampi 2024 mendatang, pemerintah akan membagikan laptop untuk mendukung pembelajaran online di sekolah mulai tingkat jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Kemendikbud, telah menganggarkan Rp 1,3 triliun untuk pengadaan lapoto sebanyak 190 ribu untuk dikirim ke seluruh Indonesia.
Selain itu, melalui dana alokasi khusus pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota juga dipastikan akan ada pengadaan 240 ribu laptop dengan dana Rp2,4 triliun yang belanjanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
"Sebanyak 100 persen dari anggaran tersebut dibelanjakan untuk laptop PDN dengan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)," ujar Mendikbudristek Nadiem Makarim beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
Temukan Dugaan Malaadministrasi PPDB Bodebek, Ombudsman Panggil Kadisdik Jabar
Pemerintah menggandeng perusahaan lokal penyedia Internet of Things (IoT) Zyrex yang sudah menerima pesanan 165.000 unit laptop senilai Rp700 miliar. Bahkan perusahaan yang dikembangkan sejak 1996 itu, siap memenuhi kebutuhan laptop dalam negeri senilai Rp17 triliun sampai 2024.
Zyrexindo Mandiri Buana pemegang merek Zyrex telah mempersiapkan produksi laptop dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan Program Digitalisasi Pendidikan yang diluncurkan oleh Kemendikbud-ristek.
Corporate Secretary Zyrex Evan Jordan mengatakan, pihaknya baru saja menambahkan 4 lini produksi perakitan dan hingga kini berjumlah sebanyak 8 lini produksi, sehingga mempunyai kapasitas produksi melebihi 430.000 laptop atas kebutuhan peralatan TIK 2021 di Kemendikbud-ristek pusat dan yang melalui DAK pendidikan.
Perseroan siap memproduksi laptop sesuai rencana pengadaan produk TIK untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, dan SMK per tahun 2021-2024 yang mencapai minimal 1,3 juta laptop senilai Rp 17 triliun, belum termasuk yang dialokasikan via DAK provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana data Ditjen Paudasmen, Kemendikbud-Ristek 2021.
Evan Jordan mengatakan, pihaknya telah menerima pesanan sebanyak 165.000 unit laptop dari 2 distributor untuk kebutuhan pengadaan di Kemendikbud-ristek dalam program digitalisasi pendidikan. Nantinya laptop tersebut akan dikirim ke sekitar 8.000 sekolah sebelum Desember 2021.
Pihaknya telah menyatakan sanggup memproduksi total 317.000 laptop sehingga masih bisa menyuplai kebutuhan di DAK di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
"Fakta ini menjadikan cermin bahwa sejatinya kekuatan industri dalam negeri dapat dimaksimalkan untuk menjadi solusi bagi persoalan digitalisasi yang sedang digencarkan," ujarnya.
Menperin menegaskan, produk yang memiliki nilai penjumlahan TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) di atas 40%, telah memiliki syarat untuk wajib dibeli, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, BUMN, BUMD maupun swasta yang menggunakan APBN/APBD atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menegaskan, untuk notebook, sudah terdapat 14 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh enam produsen di tanah air, dan delapan produk di antaranya telah memiliki nilai penjumlahan TKDN dan BMP di atas 40 persen. Selain itu, sudah terdapat 62 produk dalam negeri untuk Komputer Tablet yang memiliki sertifikat TKDN, yang diproduksi oleh 13 produsen lokal.
Berikutnya, untuk router, sudah terdapat 4 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh empat produsen nasional, dan satu di antaranya memiliki nilai penjumlahan TKDN dan BMP di atas 40 persen.
Selain itu, tegas Agus, ada pula desktop PC yang saat ini sudah terdapat tiga produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, yang diproduksi oleh dua produsen lokal.
"Tahun ini kami juga memfasilitasi sertifikasi TKDN secara gratis untuk 9.000 produk, dengan minimal TKDN 25%. Satu perusahaan bisa difasilitasi hingga delapan sertifikasi TKDN,” ungkap Agus.
Data Katalog Elektronik LKPP mencatat hingga 12 Juli 2021, realisasi e-purchasing pada Katalog Elektronik bidang pendidikan tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp 3,954 triliun. Dengan realisasi produk lokal yang dibeli sebesar 50,69 persen atau sebesar Rp 2,004 triliun dan produk impor sebesar 49,31 persen atau Rp 1,950 triliun. (Pon)
Baca Juga:
SMP Swasta Surabaya Dilarang Tarik Biaya PPDB Siswa Jalur Afirmasi
