Program Makan Siang Gratis Prabowo Harus Perhatikan Kondisi Stok Beras Nasional

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 April 2024
Program Makan Siang Gratis Prabowo Harus Perhatikan Kondisi Stok Beras Nasional

Seorang siswi menunjukan menu makan saat simulasi penerapan program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). (ANTARA/Azmi Samsul Maarif/aa).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Salah satu program yang diusung oleh Presiden terpilih 2024-2029 tersebut adalah program makan siang gratis. Untuk merealisasikan program itu, dibutuhkan sekitar 6,7 ton beras per tahun. Apabila program tersebut nantinya diterapkan, MPR mendorong pemerintah menyiapkan stok beras yang akan diperlukan.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah agar menghitung ulang kebutuhan beras dalam program makan siang gratis yang diusung oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk memastikan ketersediaan pasokan beras tetap tercukupi.

"Meminta pemerintah nantinya menghitung ulang kebutuhan beras dalam program tersebut untuk memastikan ketersediaan pasokan beras dalam negeri tetap mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (26/4).

Ia mengatakan, untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan program-program yang berkaitan dengan pangan, khususnya beras, Bamsoet meminta pemerintah, yaitu Kementerian Pertanian (Kementan), untuk berupaya meningkatkan produksi beras dalam negeri.

Baca juga:

Gibran: Program Makan Siang Gratis Masih Dikaji Supaya Tepat Sasaran

"Pemerintah juga harus menjamin agar prioritas pengadaan beras bukan melalui kebijakan impor, melainkan peningkatan produksi dari dalam negeri," ujarnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk mempersiapkan anggaran yang sesuai untuk program tersebut dan memastikan target dari program tersebut tepat sasaran, yakni ditujukan bagi 82,9 juta anak-anak, termasuk yang masih belum sekolah.

Bamsoet meminta pemerintah untuk memastikan dana program makan siang gratis tidak akan mengambil dana dari anggaran program bantuan sosial (bansos) ataupun tidak akan menjadi alasan untuk dilakukannya penambahan impor beras yang dapat merugikan petani.

"Saya berharap program ini justru dapat menjadi momen bagi para petani dalam negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas beras dari dalam negeri. MPR meminta pemerintah memberikan dukungan dan arahan kepada petani dalam rangka mewujudkan program-program di masa pemerintahan presiden terpilih nanti," katanya. (*)

#Makan Siang #Makan Siang Gratis #MPR RI #Prabowo
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Presiden Prabowo dan PM Australia Albanese Bakal Tandatangani Traktat Keamanan Bilateral
Selain keamanan regional, pertemuan kedua pemimpin akan membahas perdagangan, investasi, pendidikan, dan pembangunan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
Presiden Prabowo dan PM Australia Albanese Bakal Tandatangani Traktat Keamanan Bilateral
Indonesia
Megawati Paparkan Sikap Politik ke Prabowo Pada Putra Mahkota Abu Dhabi
egawati tidak hanya membahas hubungan kedua bangsa, tetapi juga menyinggung dinamika politik dalam negeri Indonesia, termasuk hubungannya dengan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
Megawati Paparkan Sikap Politik ke Prabowo Pada Putra Mahkota Abu Dhabi
Indonesia
PKB Kenalkan Seluruh Pengurus Daerah ke Presiden Prabowo di Istana
Sebeumnya, Cak Imin berharap dengan kepengurusan baru ini bisa menjaga suara PKB.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
PKB Kenalkan Seluruh Pengurus Daerah ke Presiden Prabowo di Istana
Indonesia
Pemerintah Siapkan Pendanaan Gentenisasi, Tidak Andalkan APBN dan APBD
Selain menyiapkan skema pendanaan, pemerintah juga tengah membahas aspek teknis pelaksanaan program, termasuk pengembangan teknologi produksi genteng
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
Pemerintah Siapkan Pendanaan Gentenisasi, Tidak Andalkan APBN dan APBD
Indonesia
Prabowo Ingin Rumah Pakai Genteng Bukan Seng, Kemenperin Sebut Produksi Sudah Siap
Gentengisasi memberikan optimisme baru bagi industri genteng nasional yang saat ini berada di bawah naungan Asaki.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
Prabowo Ingin Rumah Pakai Genteng Bukan Seng, Kemenperin Sebut Produksi Sudah Siap
Indonesia
Presiden Prabowo Adakan Pertemuan Dengan Ormas Islam, Bahas Dewan Perdamaian
, pertemuan dengan ormas Islam merupakan agenda rutin yang digelar secara berkala oleh Presiden Prabowo. Pertemuan pada siang hari ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
Presiden Prabowo Adakan Pertemuan Dengan Ormas Islam, Bahas Dewan Perdamaian
Indonesia
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
Menurut Prasetyo, Presiden akan terlebih dahulu melakukan kajian dan meminta masukan dari Menteri Keuangan sebelum mengambil keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
Indonesia
Presiden Prabowo dan Mas Didit Unggah Foto Bersama Zinedine Zidane dan Putranya di Sela WEF
Presiden juga sempat bertukar obrolan bersama Zidane untuk menanyakan capaian karir Theo di usianya yang menginjak 23 sekarang.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
 Presiden Prabowo dan Mas Didit Unggah Foto Bersama Zinedine Zidane dan Putranya di Sela WEF
Indonesia
Di World Economic Forum, Prabowo Pede Dengan Kondisi Ekonomi Indonesia
Optimisme Prabowo didasarkan pada bukti bahwa ekonomi Indonesia masih tetap tangguh di tengah ketidakpastian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Di World Economic Forum, Prabowo Pede Dengan Kondisi Ekonomi Indonesia
Indonesia
Gabung di Dewan Perdamaian Ala Trump, Komisi I DPR Bakal Minta Penjelasan Pemerintah
Peran Indonesia dalam Dewan Perdamaian harus bersifat substantif, bermakna, dan independen, bukan simbolik, serta tidak bertentangan dengan sikap resmi Indonesia yang selama ini menolak segala bentuk penjajahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Gabung di Dewan Perdamaian Ala Trump, Komisi I DPR Bakal Minta Penjelasan Pemerintah
Bagikan