Profesor IPB Digugat Rp 510 Miliar oleh Pembakar Hutan, Bentuk Intimidasi Terhadap Akademisi

MerahPutih.com - Guru besar IPB Prof Dr Bambang Hero Saharjo digugat senilai Rp 510 miliar oleh pembakar hutan di Riau, PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP). Bambang merupakan saksi ahli yang memberatkan PT JJP

Keputusan ini membuat Asosiasi Mahasiswa Program Doktor Indonesia (AMPDI) meradang. Mereka menilai gugat tersebut bentuk intimidasi terhadap akademisi yang dengan keahliannya justru dapat membantu penegakkan hukum.

“Hal ini merupakan penodaan terhadap ilmu pengetahuan. Seorang saksi yang diminta memaparkan keahliannya digugat hukum oleh perusahaan yang menjadi terdakwa pada kasus di mana Pak Bambang menjadi saksi ahlinya, ini juga termasuk intimidasi bagi para akademisi,” kata Presiden AMPDI Akbar Romadhon dalam keterangan persnya, Jumat (19/10)

Akbar menjelaskan bahwa akademisi memiliki penjelasan yang berdasarkan metode-metode ilmiah. Ia menilai jika ada perbedaan soal pandangan, hal ini bisa diperdebatkan dengan menghadirkan saksi ahli untuk meminta pendapat berbeda.

“Jika sama-sama memiliki argument dan didasarkan metode ilmiah, seharusnya tergugat menghadirkan saksi ahli untuk melawan argumen ilmiah yang dipaparkan di persidangan, bukan justru menyeret saksi ahli ke ranah hukum secara terpisah,” terangnya.

Menurut Akbar, tindakan yang dilakukan oleh PT JJP bisa membuat akademisi tidak berani menjadi saksi ahli kalau kesaksian yang sesuai ranahnya bisa berujung pada gugatan hukum.

Sementara itu, Sekjen AMPDI Galang Prayogo menegaskan siap melakukan pembelaan terhadap Profesor Bambang yang sidangnya sudah berjalan di Pengadilan Negeri Cibinong itu.

“Kami menolak tegas intimidasi dan kriminalisasi yang menimpa Prof Basuki, bahwa kegiatan beliau merupakan amanat dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilindungi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pendidikan,” kata Galang

Ia meminta Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) harus memantau persidangan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pengetok palu oportunis yang hendak mengambil keuntungan dari korporat yang dalam sebelumnya telah dinyatakan bersalah sebagai pembakar hutan Indonesia.

“MA pun tak boleh tutup mata dalam kasus ini. Kerap kali kasus yang ditangani hakim yang melibatkan korporasi, berakhir di KPK. Jangan sampai Indonesia mengalami kerugian ganda: kerugian karena hutannya disikat untuk lahan sawit, sekaligus kerugian penegakkan hukum yang majal karena para penegaknya mudah dipengaruhi dengan materi,” tegasnya.

Keterangan ahli yang diberikan Basuki dijadikan sebagai pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara No. 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr yang menyatakan PT JJP bersalah. Putusan itu diperkuat di tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Majelis hakim di tingkat banding menyatakan PT. JJP bersalah dan menghukum:

(1) membayar ganti kerugian materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara, sejumlah Rp.119.888.500.000;

(2) tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas 1.000 hektar yang berada di dalam wilayah ijin usaha untuk dibudidaya perkebunan kelapa sawit;

(3) melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 1000 (seribu) hektar dengan biaya sejumlah Rp. 371.137.000.000, agar lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(4) membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan tindakan pemulihan lingkungan.

Dalam dua putusan Karhutla tersebut, keterangan ahli Bambang Hero Saharjo dipertimbangkan oleh majelis hakim yang kemudian berbuntut gugatan yang dilayangkan PT JJP ke Pengadilan Negeri Cibinong (Perkara No. 223/Pdt.G/2018/PN. Cbi). PT JJP menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Prof Bambang, antara lain:

(1) menyatakan surat keterangan ahli dan surat-surat lainnya yang merujuk atau mendasarkan pada surat keterangan ahli yang bersangkutan dengan logo institusinya adalah cacat hukum, tidak memiliki kekuatan pembuktian dan batal demi hukum;

(2) menghukum membayar kerugian materiil sebesar Rp 10 miliar dan kerugian moril sebesar Rp 500 miliar;

(3) menghukum membayar uang paksa sebesar Rp 10 juta setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan. (Pon)