Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Presidensi G20 Ambil Peran Penjamin Ketersediaan Konektivitas dan Rantai Pasok Global

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 11 Oktober 2022
Presidensi G20 Ambil Peran Penjamin Ketersediaan Konektivitas dan Rantai Pasok Global

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Kemenko Perekonomian)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presidensi G20 Indonesia telah berkomitmen menetapkan arah strategis dalam memastikan solusi bagi berbagai tantangan global, salah satunya terkait penjaminan ketersediaan konektivitas dan rantai pasok global.

Kedua isu tersebut akan berdampak pada peningkatan perekonomian nasional berkelanjutan.

"Sebagai forum ekonomi global utama, G20 di bawah Presidensi Indonesia juga akan terus berupaya mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi dan keuangan saat ini, serta memastikan capaian global SDGs tahun 2030 tetap on track dan no one left behind," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat keynote speech dalam acara Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkaran (PPRA) LXIV Lemhanas RI Tahun 2022, Selasa (11/10).

Baca Juga:

BPOM Awasi Peredaran Pangan di Sekitar Lokasi KTT G20

Selain berperan dalam menjamin rantai pasok global melalui Presidensi G20 Indonesia, lanjut dia, pemerintah juga telah berupaya menjaga konektivitas logistik dan rantai pasok nasional dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional yang menjamin ketahanan rantai pasok.

Lalu, mengembangkan KEK untuk meningkatkan konektivitas antar-pemangku kepentingan logistik, mengembangkan sistem terintegrasi melalui National Logistics Ecosystem (NLE), hingga mendorong peningkatan logistik e-commerce dan inisiatif startup untuk berkolaborasi dalam logistik marketplace.

Melalui implementasi berbagai kebijakan tersebut, Arlangga menuturkan, kinerja perekonomian nasional saat ini kian menunjukkan penguatan yang terlihat dari tumbuhnya ekonomi pada Q2-2022 sebesar 5,44 persen dibarengi dengan tingkat inflasi yang relatif moderat, serta neraca perdagangan yang terus menunjukkan kondisi surplus selama 28 bulan berturut-turut.

Baca Juga:

Menteri Luhut Sebut Persiapan KTT G20 di Bali Sudah Paten

Politikus Golkar ini juga menekankan, perlu adanya dukungan serta sinergi berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat guna mendorong peran aktif Presidensi G20 Indonesia.

"Pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait termasuk lembaga leadership seperti Lemhanas perlu bersinergi lebih erat agar ketiga prioritas utama Presidensi G20 Indonesia dapat memberikan manfaat nyata untuk masyarakat Indonesia dan dunia," pungkas Airlangga. (Asp)

Baca Juga:

Sekolah dan Kerja Dilakukan Daring Saat KTT G20 di Bali

#Airlangga Hartarto #G20 #KTT G20
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
kementerian koordinator yang ia pimpin menjalankan koordinasi secara berkala bersama pejabat fiskal dan moneter.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juli 2026
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
Berita
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok, Wang Wentao.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Indonesia
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Badan Pusat Statistik mencatat, pada Juni 2026, terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,89.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Indonesia
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi Rp 26,34 triliun pada semester II 2026. Program mencakup diskon transportasi hingga bantuan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Indonesia
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Pemerintah mematok target awal defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Bagikan