Presiden: Perlu Satgas untuk Kawal Investasi Masuk

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mengatakan perlu adanya satuan tugas atau task force yang mengawal setiap investasi yang masuk ke negara Indonesia.

"Sesuai yang disampaikan pak Menko Perekonomian, nanti Januari atau Februari maksimal kita akan memiliki single submission. Ini saya kira harus menjadi target untuk betul-betul ada satuan tugas, task force, yang mengawal setiap investasi yang masuk ke negara kita," kata Presiden saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Rabu (6/12).

Presiden berharap pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,4 persen untuk 2018 bisa tercapai.

"Saya optimis ini akan tercapai jika kita mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan terus meningkatkan iklim kemudahan berusaha dan berinvestasi," katanya.

Jokowi juga mengingatkan, pada 2018 merupakan tahun politik dan banyak agenda yang strategis, di antaranya ASIAN GAMES dan IMF-World Bank Anual Meeting.

"Untuk itu saya minta kepada menteri dan kepala lembaga untuk lebih fokus bekerja, mengejar target yang telah kita tentukan. Dan jangan sampai karena tahun politik, konsentrasi kerja kita menjadi terganggu. Itu yang perlu digarisbawahi," katanya.

Presiden juga meminta para menteri dan kepala lembaga betul-betul memastikan bahwa program yang telah direncanakan dicek di lapangan, dikendalikan, dikontrol, sehingga bisa berjalan baik.

Jokowi juga meminta untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi, baik stabilitas harga, keuangan, maupun neraca pembayaran.

"Mengenai stabilitas harga saya ingatkan agar hati-hati dengan inflasi, harus bisa kita kendalikan," katanya.

Presiden juga mengingatkan pula terkait dengan perubahan iklim dan cuaca yang ekstrem, perlu diperhatikan beberapa daerah yang rawan bencana.

"Ini juga akan berpengaruh ke stabilitas harga," tegas Jokowi.

Presiden juga mengatakan, pada 2018 akan memulai program padat karya, yakni cash for work yang ada di Kementerian Desa, Kementerian PU, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan (KKP), dan yang lainnya.

"Saya minta awal Januari sudah bisa kita lihat di lapangan sudah dimulai. Karena kita harapkan dengan ini ada peningkatan daya beli masyarakat, utamanya yang ada di desa," harapnya. (*)