Pramono Telat Datang ke Rertet Kepala Daerah, PSI: Tidak Boleh Dipandang Sebagai Pembangkangan

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung baru bergabung di hari keempat pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Pramono dan beberapa kepala daerah yang berasal dari PDIP memutuskan untuk menunda keikutsertaan mereka dalam agenda tersebut karena dinamika politik yang sempat berkembang.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, menilai Gubernur Pramono bersikap profesional dalam mengikuti agenda retret kepala daerah, meskipun sempat menunda.

Menurut Justin, kehadiran Pramono akan memberikan dampak positif terhadap hubungan kota Jakarta dengan pemerintah pusat yang memang harus bekerjasama ke depannya.

Baca juga:

Pramono Baru Gabung Retret, Kader PKS: Abaikan Instruksi Presiden Prabowo

"Tidak boleh dipandang sebagai pembangkangan, karena kepentingan warga dan kota Jakarta adalah yang paling penting. Terlebih, Mas Pram juga pernah berjanji akan bekerjasama dengan baik bersama Pak Prabowo kalau ia terpilih dalam Pilkada 2024 yang lalu," kata Justin di Jakarta, Selasa (25/2).

Justin mengingatkan bahwa kepala daerah merupakan pemimpin bagi warga tempat di mana mereka terpilih, sehingga para kepala daerah harus bertanggungjawab terhadap warganya dan mengutamakan kepentingan mereka.

"Dengan berhubungan baik bersama pemerintah pusat, maka urusan di Jakarta akan lebih mudah lagi untuk diselesaikan, dan warga Jakarta juga yang akan diuntungkan nantinya,” paparnya.

Menurut Justin, Jakarta punya segudang masalah yang hanya bisa diselesaikan apabila pemprov punya hubungan yang baik dengan pemerintah pusat.

Baca juga:

Pramono Anung Akhirnya Berangkat ke Magelang Ikut Retret Kepala Daerah, Abaikan Keputusan Megawati?

"Ada banyak permasalahan di Jakarta seperti banjir, macet, pendidikan, sampah, dan polusi udara yang harus diatasi oleh Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat secara bersama-sama," paparnya.

Kerja sama pemerintah pusat dan Pemda DKI hanya bisa berjalan secara optimal kalau keduanya berhubungan baik satu sama lain.

"Contohnya transportasi, rencana Mas Pram untuk memperluas jaringan transportasi dari Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek akan sulit untuk dilaksanakan kalau Pemprov DKI tidak punya hubungan kerja yang baik dengan pemerintah pusat," tutupnya. (Asp).