Pramono Mau Swasta Ikut Wajib Kantor Naik Kendaraan Umum, Pakar Sindir Daya Tampung TransJakarta

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 17 Juni 2025
Pramono Mau Swasta Ikut Wajib Kantor Naik Kendaraan Umum, Pakar Sindir Daya Tampung TransJakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menggunakan Transjakarta untuk berangkat kerja. (foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengusulkan agar karyawan swasta di Jakarta naik transportasi umum setiap rabu demi mengatasi kemacetan di ibu kota.

Menyikapi hal itu, Peneliti Senior INSTRAN (Inisiasi Strategis Transportasi), Deddy Herlambang menegaskan belum ada regulasinya Gubernur Jakarta memaksa pegawai swasta menggunakan angkutan umum massal di hari Rabu.

Menurut dia, persoalan ini berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat diperintahkan menggunakan angkutan massal oleh pimpinannya karena satu perintah dalam struktur kelembagaan pemerintah daerah.

Sesuai data BPS 2024, jumlah pegawai PNS DKI 50.411 dan pegawai swasta di DKI Jakarta 5,11 juta tapi yang bekerja di sektor formal adalah 3,23 juta.

Baca juga:

ASN Wajib Kantor Naik Angkutan Umum, Pramono Jadikan Satpol PP 'Intel Gubernur'

"Bila Gubernur DKI menginginkan pegawai swasta juga naik angkutan umum massal di hari Rabu wajib seperti pegawai PNS di DKI maka kita pakai data pegawai non formal yakni 3,23 juta, bila ditambah dengan PNS DKI ada sekitar 3,284 juta," ucap Deddy kepada wartawan, Selasa (17/6).

Namun, bila menggunakan rata-rata eksisting ketersediaan kursi harian pada angkutan umum massal perencanaan di 2025, bus Transjakarta mampu 1,5 juta orang, KRL 1,2 juta orang, MRT 260 ribu orang, LRT Jakarta 145 ribu penumpang dan LRT Jabodebek 150 ribu orang. Secara total ketersediaan semua moda kursi angkutan umum massal adalah 3.255.000 per hari.

Sementara eksisting pengguna angkutan umum saat ini rrata-rata harian KRL 1 juta pengunjung, Transjakarta 1,1 juta penumpang, MRT 100 ribu orang, LRT Jabodebek 100 ribu orang dan LRT Jakarta 1.000 orang, kalau di total 2.301.000 atau 2,3 juta penumpang harian.

Baca juga:

ASN Dapat Fasilitas Gratis, Penumpang TransJakarta Naik Lebih Dari 100 Ribu Orang

Saat ini masih ada sisa kursi ketersediaan angkutan umum 3.255.000 dikurangi 2.301.000 jadi masih ada 954.000 atau bisa diasumsikan ketersediaan 1 juta angkutan umum.

"Dari data di atas sangatlah jelas masih kurang banyak kapasitas angkutan umum bila di hari Rabu naik angkutan umum untuk ASN dan swasta kalkulasi nya pengguna eksisting 2,3 juta ditambah pegawai PNS/Swasta sebanyak 3,284 juta, maka total rencana pengguna 5,584 juta," tuturnya.

Sementara sekarang ketersediaan angkutan umum saat ini hanya 1 juta, jadi kekurangan ketersediaan angkutan umum massal sebesar 4,584 juta. (Asp)

#Pramono Anung #Transportasi Umum #Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Influenza A Merebak, Dinkes Jakarta Minta Masyarakat Tidak Perlu Panik
Selain penguatan surveilans, Pemda juga memastikan kesiapan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
Influenza A Merebak, Dinkes Jakarta Minta Masyarakat Tidak Perlu Panik
Olahraga
Lawan Arema, STY Kecewa Lagi-Lagi Laga Kandang Persija Terusir dari Jakarta Imbas Konser
Persija Jakarta terpaksa menjamu Arema FC di Stadion Patriot Bekasi imbas SUGBK dan JIS dipakai konser. Shin Tae-yong ungkap kekecewaannya!
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Oktober 2026
Lawan Arema, STY Kecewa Lagi-Lagi Laga Kandang Persija Terusir dari Jakarta Imbas Konser
Indonesia
Gubernur Pramono Ungkap Kualitas Udara Jakarta Buruk dalam 3 Hari
Dinkes DKI Jakarta telah diinstruksi untuk membantu penanganan warga yang mengeluhkan gangguan pernapasan akibat udara Jakarta yang tak baik.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
Gubernur Pramono Ungkap Kualitas Udara Jakarta Buruk dalam 3 Hari
Indonesia
Angka Kemiskinan Jakarta di Bawah 4 Persen, Tapi Ketimpangan Masih Jadi Masalah
Pemprov DKI masih berupaya menekan angka gini ratio di Jakarta yang sebesar 0,435. Angka ketimpangan ini masih menjadi 'pekerjaan rumah' bagi Jakarta untuk diselesaikan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Angka Kemiskinan Jakarta di Bawah 4 Persen, Tapi Ketimpangan Masih Jadi Masalah
Indonesia
Penerima Beasiswa LPDP Jakarta Bisa Kuliah di Kampus Top Dunia
Pramono memiliki keinginan agar para peserta LPDP ala Jakarta tak hanya belajar mata kuliah yang umum tetapi juga belajar keterampilan yang dibutuhkan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Penerima Beasiswa LPDP Jakarta Bisa Kuliah di Kampus Top Dunia
Indonesia
Potensi Kebocoran Parkir di Jakarta Capai Rp 1,4 Triliun Per Tahun
Seluruh transaksi parkir on-street wajib menggunakan kanal pembayaran resmi yang terintegrasi dan terverifikasi, bukan rekening pribadi juru parkir.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Potensi Kebocoran Parkir di Jakarta Capai Rp 1,4 Triliun Per Tahun
Indonesia
Gubernur Pramono Ajak Warga Manfaatkan Bursa Kerja Expo 2026, Ada Ribuan Lowongan Kerja
Para pencari kerja bisa memanfaatkan bursa kerja itu mendapatkan pekerjaan, meningkatkan keterampilan, hingga mengembangkan karier.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Gubernur Pramono Ajak Warga Manfaatkan Bursa Kerja Expo 2026, Ada Ribuan Lowongan Kerja
Berita Foto
Momen KPK Tahan Lima Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Lingkungan BNPB
Tersangka dan pihak swasta, Bima Setiawan (206) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/10/2026)
Didik Setiawan - Kamis, 15 Oktober 2026
Momen KPK Tahan Lima Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Lingkungan BNPB
Berita Foto
Momen Sestama BNPB Rustian usai Menjalani Pemeriksaan KPK
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 15 Oktober 2026
Momen Sestama BNPB Rustian usai Menjalani Pemeriksaan KPK
Indonesia
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Persoalan tersebut bermula ketika pembahasan APBD 2026 dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP Jakarta 2026 belum ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Bagikan