Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung batal memasang kamera pengintai atau Closed Circuit Television (CCTV) di seluruh Rukun Tangga dan Rukun Warga (RT/RW) di ibu kota.
Padahal, hal itu merupakan janji yang dibuat oleh Pramono ketika mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024 silam.
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mempertanyakan alasan secara jelas dan detail hingga akhirnya Pemprov DKI batal memasang CCTV di tiap RT/RW.
"Dibatalkannya pemasangan CCTV di setiap RT/RW yang merupakan salah satu janji pemilu Mas Pram ini menjadi pertanyaan. Pertama seperti apa pertimbangannya pada saat itu, sehingga pemasangan CCTV pernah dijanjikan kepada masyarakat. Kemudian, kami juga ingin mengetahui apa alasannya sampai tidak jadi dilaksanakan secara jelas," ujar William, Rabu (21/5).
Baca juga:
DPRD DKI Minta Pemasangan CCTV di Jakarta Harus Terencana, Bukan Sekadar Tambah Titik
Sebelumnya, Pramono mengatakan bahwa pihaknya kini akan memasang CCTV secara keseluruhan, alih-alih mengikuti janji sebelumnya untuk menginstalasinya di seluruh RT/RW.
William meminta agar pernyataan tersebut diterangkan secara rinci karena keamanan merupakan isu sensitif yang membutuhkan kejelasan.
"Mengenai pernyataan Mas Pram yang terbaru, kami juga meminta agar pihak eksekutif menjelaskannya dengan rinci. Kami ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan pemasangan CCTV itu secara keseluruhan," tegasnya.
"Apakah maksudnya CCTV itu akan dipasang di setiap sudut, ataukah secara lebih rinci lagi nanti ada beberapa kawasan yang akan mendapatkan perhatian khusus dalam hal pemasangan CCTV. Itu semua harus dijelaskan supaya kita bisa mendapatkan gambaran akan postur keamanan Jakarta ke depannya," lanjutnya.
Baca juga:
Legislator Ingatkan Program 100 CCTV Pramono Jangan Sampai Mubazir
William menegaskan bahwa ia mendukung langkah Pramono meningkatkan keamanan di ibukota, terlebih itu menyangkut keselamatan penduduknya yang tidak sedikit. Akan tetapi, menurutnya eksekutif juga harus memiliki rencana yang jelas.
"Pada dasarnya, kami tetap mendukung usaha Mas Pram menambah keamanan di kota ini. Akan tetapi, rencananya itu harus jelas dilaksanakan seperti apa nantinya," katanya.
Ia juga mengatakan bahwa perubahan ini harus menjadi pelajaran untuk tidak terburu-buru membuat janji dalam kampanye.
"Mengenai hal ini, kita juga harus refleksi. Bahwasanya, jangan sampai mudah membuat janji kampanye yang ternyata susah untuk diwujudkan di kemudian hari. Semua janji dan kebijakan harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu," tutupnya. (Asp)
