Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi instrumen strategis Pemerintah Indonesia dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi akar rumput sekaligus memperkuat investasi jangka panjang sumber daya manusia (SDM).
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan stimulus ekonomi yang dirancang untuk menggerakkan sektor riil di tingkat desa dan kelurahan.
Baca juga:
Menu MBG Terlambat Dikirim, BGN Tutup Sementara 2 SPPG di Sulawesi Selatan
Stimulus Ekonomi di Tingkat Akar Rumput
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa di tengah krisis global, pemerintah justru mengambil langkah berani dengan mengalokasikan anggaran besar untuk program ini. MBG diyakini mampu memberdayakan masyarakat kecil dan meningkatkan daya beli secara signifikan melalui pelibatan UMKM lokal dalam rantai pasok makanan.
"Stimulus untuk pertumbuhan di tingkat akar rumput menjadi kuat dengan berjalannya program ini," ujar Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah, Senin (16/3).
Tujuan utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi juga menyentuh pedagang pasar, petani, dan koperasi desa yang menjadi penyedia bahan baku makanan.
Target 80 Juta Penerima dan Pemberdayaan UMKM
Pemerintah mematok target ambisius agar program Makan Bergizi Gratis menjangkau 80 juta penerima manfaat pada tahun 2026. Sasaran utamanya mencakup anak sekolah, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui untuk memastikan ketahanan gizi nasional terjaga sejak dini.
Baca juga:
Viral Menu MBG Lele Mentah, BGN Hentikan Operasional SPPG di Pamekasan
"Program ini dirancang untuk memberi makan lebih dari 80 juta orang hampir setiap hari, dan program ini menyumbang 11 persen dari anggaran pemerintah pusat tahun ini," jelas Prabowo.
Selain fokus pada gizi, pemerintah juga berkomitmen mengintegrasikan program ini dengan prioritas lain, seperti penyediaan rumah subsidi dan penguatan koperasi desa. Langkah ini diambil untuk memastikan ekspansi ekonomi melalui pemberdayaan UMKM tetap menjadi pilar utama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
