Prabowo Perintahkan Para Menteri dan DEN Siapkan Deregulasi Penghambat Bisnis


Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Dok. Setpres)
MerahPutih.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta Kemenko Perekonomian dan DEN merampungkan deregulasi hal-hal yang menghambat bisnis termasuk di sektor industri untuk masuk ke Indonesia.
Hal ini diungkapkan Luhut usai bertemu Prabowo dan anggota DEN di Istana Kepresidenan, Jakarta,cRabu (19/3).
Luhut menjelaskan, Prabowo memerintahkan untuk mengevaluasi regulasi yang berpotensi menghambat investasi ke Indonesia.
Ia mencontohkan, tim semacam ini pernah dibentuk pemerintah pada tahun 80-an dan meningkatkan ekspor cukup signifikan.
"Tadi presiden sudah memberikan instruksi untuk kita melakukan deregulasi di banyak hal," ujarnya.
"Pada tahun 80-an kita pemerintah juga pernah melakukan itu bisa meningkatkan ekspor kita sampai 20 persen dan sekarang kita kerjakan. Sudah mulai dari tim tempat Pak Airlangga Hartarto (Kemenko Perekonomian) dan tempat DEN itu bekerja sama untuk menyiapkan masalah deregulasi ini," sambung Luhut.
Baca juga:
Ahli Kemiskinan Ungkap Makan Bergizi Gratis bisa Tekan Kemiskinan 5,8%
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa ratas akan digelar untuk menindaklanjuti tim khusus itu pada minggu depan. Sehingga, diharapkan langkah-langkah konkret akan segera dibentuk.
"Saya kira ini perintah yang jelas dan akan ditindaklanjuti minggu depan ini ratas untuk itu. Sehingga dengan demikian bisa segera diumumkan langkah-langkah artinya tidak akan mengurangi rekomendasi-rekomendasi yang itu menjadi penghambat industri-industri yang mau masuk ke Indonesia," katanya.
"Seperti tadi misalnya sepatu garmen tadi itu bisa menciptakan beberapa ratus ribu lapangan kerja dalam waktu beberapa waktu ke depan karena mereka itu semua siap," imbuhnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Daftar Stimulus Baru Yang Disiapkan Bagi Rakyat, Termasuk Buat Pengemudi Ojol

Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno

Omzet Mal Anjlok Imbas Demo di Jakarta, Pemprov DKI Segera Lakukan Langkah ini

Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen

Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik

Luhut Pandjaitan Kembali Jabat Ketua Umum PB PASI, Punya 5 Agenda Dalam 4 Tahun

DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?

Ekspansi Belanja Pemerintah Bakal Bikin Ekonomi Membaik di Semester II 2025

Prabowo Berencana Tarik Utang Rp 781,87 Triliun di 2026, Jadi yang Tertinggi setelah Pandemi

Riset Prasasti: ICOR Ekonomi Digital 4,3, Dinilai Lebih Efisien Dibanding 17 Sektor Lain
